- ANTARA FOTO/Feny Selly
VIVAnews - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politik menyoroti konflik TNI dengan Polri dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-42 partai itu di Jakarta, Sabtu 10 Januari 2015.
Menurut Megawati, selama 2015, akan banyak tantangan bagi pemerintahan baru. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan adalah konflik yang timbul antara oknum TNI dan Polri. Konflik itu, merusak simbol persatuan dan kekuatan bangsa.
Menurutnya, nama Indonesia di belakang Tentara Nasional dan Kepolisian selalu menjadi dasar ketegasan sikap politik.
"Ketika berada di luar pemerintahan pun, pada saat Presiden mengusulkan calon Panglima TNI dan Kapolri, sikap saya sangatlah tegas dan jelas. Saya selalu menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh divoting. Hal ini, bukan berarti saya setuju terhadap orang per orang yang diusulkan," katanya.
Demi penghormatan terhadap institusi TNI dan Polri, Megawati mengaku tidak pernah menyampaikan sikap penolakan. "Kesadaran seperti inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan. TNI dan Polri harus selalu berpijak pada sejarah pembentukannya," katanya.
TNI dan Polri, kata Megawati, harus terus menggelorakan arti bela negara demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kedaulatan tumpah darah Indonesia. Kedua institusi itu semestinya bahu-membahu sebagai alat negara yang solid, berdisiplin, profesional, dan berkarakter yang membanggakan sebagaimana layaknya alat negara.
TNI seharusnya menjadi gambaran ideal tentang alat bela negara. Begitu pula Polri, menjadi gambaran ideal tentang penegakan hukum, guna memastikan terciptanya rasa aman dan ketenteraman masyarakat.
"Namun, mengapa persoalan di antara keduanya semakin sering terjadi, dan merobek sendi-sendi persatuan sebagai bangsa? Bagi saya, masalah ini sangat serius dan harus secepatnya diselesaikan," katanya.
Megawati menilai, konflik TNI-Polri bukan persoalan kesejahteraan, bukan pula persoalan perebutan lahan rezeki. Persoalan yang sebenarnya adalah melunturnya martabat dan kebanggaan sebagai alat negara, persoalan mental dan integritas. Penyelesaiannya pun, harus komprehensif.
“Negara harus benar-benar memastikan penghormatan yang layak, dan kepastian masa depan bagi mereka yang telah bersumpah setia, memberikan dirinya untuk negara yang mereka bela," katanya.
Peningkatan profesionalitas TNI dan Polri, dia menambahkan, memang diperlukan namun yang paling penting adalah kecintaan pada bangsa dan negara. TNI harus benar-benar memahami tugasnya sebagai prajurit Sapta Marga dalam pemerintahan sipil.
Demikian pula, Polri ini harus terdepan dalam penegakan hukum, memastikan hukum yang berkeadilan, dan memastikan agar rakyat Indonesia benar-benar bangga dengan Polri.
"TNI dan Polri sudah memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Karena itulah TNI dan Polri seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis. TNI dan Polri tidak boleh juga terlibat dalam urusan bisnis. Negaralah yang harus menjamin kesejahteraan TNI dan Polri," ujarnya.
Baca berita lain:
(asp)
Angka Kecelakaan Menurun Selama Mudik Lebaran, Kapolri dan Anak Buahnya Dapat Apresiasi
Organisasi Kemasyarakatan Rampai Nusantara mengapresiasi Kapolri atas lancarnya arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024.
