Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews
- Penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan polemik. Indonesia Corruption Watch (ICW) terang-terangan menolak penunjukan Jenderal yang kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu.
Menurut Peneliti ICW, Emerson Yuntho, penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ada keanehan. Sebab pada periode sebelumnya, pemerintah melibatkan dan meminta masukan KPK dan PPATK mengenai rekam jejak calon Kapolri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Peneliti ICW, Emerson Yuntho, penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ada keanehan. Sebab pada periode sebelumnya, pemerintah melibatkan dan meminta masukan KPK dan PPATK mengenai rekam jejak calon Kapolri.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengaku tak bisa menjelaskan pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon Kapolri.
"Saya
nggak
bisa menjelaskan, karena saya tidak punya informasi mengenai hal itu," kata Pratikno di Jakarta, Sabtu 10 Januari 2014.
Pratikno juga mengaku sulit menjelaskan rekam jejak Komjen Budi Gunawan sebagai sosok yang bersih sebab penunjukan Komjen Budi tidak melibatkan PPATK dan KPK. "Saya sangat sulit menjelaskan itu," ujarnya.
Mantan Rektor UGM ini hanya diminta Presiden menyiapkan surat ke DPR perihal calon Kapolri. Surat ke DPR lanjut dia, merupakan respons surat yang diterima presiden dari Kompolnas mengenai calon Kapolri.
"Tanggal 9 Januari kita menerima surat itu, 9 Januari sore presiden meminta dipersiapkan surat ke DPR, itu saja," terang dia.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengaku tak bisa menjelaskan pertimbangan Presiden Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon Kapolri.
