- Antara/ Anis Efizudin
VIVAnews - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, secara tegas menyikapi kisruh yang sedang melanda Kabupaten Rembang terkait kegagalan pelantikan Plt Bupati Rembang, Abdul Hafidz, yang disebabkan mangkirnya para anggota dewan dalam rapat paripurna.
Hal itu itu menyusul dua kali kegagalan pelantikan Bupati Rembang yang sedianya ditetapkan dalam sidang Paripurna, karena sidang selalu tidak kuorum. Ada indikasi ketidakhadiran anggota dewan karena mayoritas dewan masih mendukung Bupati nonaktif Moch Salim yang tersandung kasus korupsi.
Menurut Ganjar, jika alasan ketidakhadiran adalah faktor-faktor politis, Ganjar meminta semua dibuka untuk publik. Karena tarik ulur politik itu tidak menguntungkan bagi Pemkab dan masyarakat Rembang. Terlebih, kabupaten itu harus segera mendapat pemimpin baru agar roda pemerintahan tidak tersendat.
"(Diumumkan ketidakhadirannya) agar masyarakat Rembang tahu sebenarnya apa yang terjadi. Saya khawatir ini tarik ulur politik karena ketidakpuasan. Makanya harus dijelaskan ke publik," kata Ganjar di Semarang, Sabtu 10 Januari 2015.
Politisi PDI Perjuangan itu bahkan menyarankan secara serius pemberian sanksi kepada para anggota dewan yang tetap memilih mangkir paska diberikan undangan resmi. Sebab, mekanisme Undang-Undang telah menyediakan kelonggaran anggota Dewan tidak hadir sidang paripurna dalam jangka waktu tertentu. Melebihi ketentuan itu, legislator bisa dikenai sanksi.
"Kalau perlu dibuatkan undangan berturut-turut. Kalau tidak hadir sekian kali tanpa kejelasan bisa dikenakan sanksi," kata dia.
Secara khusus, mantan legislator DPR RI itu pun menyentil sikap legislator kabupaten Rembang itu agar meniru legislator di DKI Jakarta. Di sana, justru kondisi perpolitikan lebih memanas, tapi disikapi baik oleh para anggota DPRD. Itu terlihat saat pelantikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beberapa waktu lalu.
"DKI yang panasnya minta ampun ternyata lancar. Teman-teman DPRD Rembang belajar dong dari DKI," kata dia.
Terkait polemik itu, Ketua DPRD Rembang Majid Kamil mengatakan, pihaknya sesuai aturan telah meminta petunjuk Gubernur terkait kondisi ini. Pihaknya telah berkirim surat dan menunggu solusi.
Dikatakannya, dua kali sidang paripurna agenda pelantikan sempat gagal karena anggota yang hadir tidak memenuhi 3/4 plus satu dari 45 anggota.
"Terakhir Senin tanggal 5 kemarin yang hadir hanya 30, agar kuorum kan 34," ujar dia.
Baca juga:
Panen Ganda Kelapa Sawit dan Padi, Untungkan Petani
Petani sambut riang panen ganda melimpah, menikmati hasil panen kelapa sawit program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bahkan petani dapat untung panen padi gogo.
