Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews
- Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia, Danang Trisasongko, mengkritik pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab), Andi Widjajanto, soal calon Kapolri. Danang menilai, Andi tidak tepat jika menganggap pemilihan Kapolri semata hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Kemarin saya membaca statement (pernyataan) Seskab, sebetulnya ini hak prerogatif Jokowi untuk menentukan Kapolri dan mau lewat mana konsultasinya. Ini cara berpikir yang keliru di zaman situasi penegakan hukum sangat memprihatinkan," kata Danang di kantor PPATK, Jakarta, Senin, 12 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun
"Kemarin saya membaca statement (pernyataan) Seskab, sebetulnya ini hak prerogatif Jokowi untuk menentukan Kapolri dan mau lewat mana konsultasinya. Ini cara berpikir yang keliru di zaman situasi penegakan hukum sangat memprihatinkan," kata Danang di kantor PPATK, Jakarta, Senin, 12 Januari 2015.
Menurut Danang, berpikir normatif seperti itu tidak tepat. Sebab untuk memilih calon yang punya komitmen pemberantasan korupsi harus dengan cara-cara luar biasa.
"Memang hak prerogatif Presiden tapi situasi sekarang menjadi pertimbangan penting bagi Presiden untuk minta pendapat dari mana saja," ujarnya.
Bahkan, katanya, jika perlu rakyat punya hak mengakses rekening para calon Kapolri. Tentu saja Presiden juga harus memegang data rekening mereka.
Danang berpendapat, prinsip kehati-hatian dalam memilih Kapolri adalah penting. Dia merujuk pada sengketa informasi antara koalisi masyarakat sipil dengan Polri tentang penutupan rekening petinggi mereka di Komisi Informasi Pusat (KIP).
"Ada sejumlah rekening yang ditutup (informasinya dari publik). Sudah melalui lembaga negara yang berwenang (memerintahkan membuka) tapi tetap saja ditutup," imbuhnya.
Dia menegaskan, situasi sekarang tidak normal sehingga tidak bisa lagi menggunakan cara biasa. Harus menggunakan cara luar biasa, misalnya, meminta masukan dari semua pihak termasuk KPK dan PPATK.
"Pesan kami, transparansi, akuntabilitas dengan mempertimbangkan situasi di Indonesia," katanya.
Apalagi berdasarkan data Transparancy International, Danang menambahkan, Kepolisian merupakan lembaga korup. Data itu adalah indikasi penting bahwa untuk memimpin Kepolisian, modal utama integritas yang bisa melakukan pembersihan ke dalam.
"Saya berharap Jokowi berbesar hati untuk mendengarkan pendapat berbagai pihak, meninjau kembali surat tadi. Tidak ada salahnya," tuturnya.
Jokowi sudah mengirim surat penunjukkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Namun, langkah itu ditolak oleh banyak unsur masyarakat karena tidak melibatkan dua institusi antikorupsi seperti KPK dan PPATK. (ren)
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Danang, berpikir normatif seperti itu tidak tepat. Sebab untuk memilih calon yang punya komitmen pemberantasan korupsi harus dengan cara-cara luar biasa.
