- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 13 Januari 2015, telah menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar.
Calon kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi, yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengungkapkan bahwa informasi mengenai transaksi mencurigakan Budi Gunawan sudah didapat sejak tahun 2010. Status perkara tersebut kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan setelah gelar perkara pada tanggal 12 Januari 2015.
Namun, Bambang tidak merinci mengenai kasus yang menjerat Budi Gunawan tersebut. Termasuk bentuk suap atau gratifikasi yang dilakukan, siapa pihak yang memberi, hingga besaran aliran dana yang diterima oleh Budi Gunawan.
"Kalau ada pertanyaan mengenai siapa orangnya, berapa transaksi, bagaimana caranya, mohon maaf belum bisa dijelaskan karena yang dijelaskan sekarang hasil ekspose dan telah dikeluarkannya surat perintah penyidikan," ujar Bambang, di Gedung KPK, Jakarta.
Menurut Bambang, semua keterangan tersebut, nantinya akan dirumuskan dalam surat dakwaan terhadap jenderal bintang tiga itu.
"Kami pastikan seluruh informasi itu nanti akan dikemukakan dalam rumusan surat dakwaan," kata dia.
Sebelumnya, Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Dia disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.
Diketahui, Komjen Budi Gunawan telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR sebagai kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Anggota Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Budi Gunawan, Rabu malam, 14 Januari 2015.
Baca juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
