- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Banyak desakan agar Presiden Joko Widodo menarik kembali pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menyusul penetapan statusnya sebagai tersangka korupsi.
Namun, sampai saat ini, Presiden tidak menarik Komjen Budi Gunawan. Hal itu tidak dilakukan, karena ada kepentingan terselubung dengan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Hal ini diakui Ketua DPP Partai Hanura, Sarifuddn Sudding, Jumat 16 Januari 2015. Hanura diketahui adalah partai koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Jujur, bahwa pengangkatan menteri dan setingkat menteri itu juga banyak kepentingan yang bermain. Jadi kita lihatlah," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta.
Sudding menilai, dengan banyaknya reaksi negatif terhadap Komjen Budi, seharusnya Jokowi segera menarik kembali Komjen Budi sebelum uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.
"Ketika dia (Presiden Jokowi) melihat bahwa cukup banyak reaksi di tengah-tengah masyarakat pada saat penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, ya seharusnya mengambil suatu langkah-langkah untuk antisipasi," kata Sudding.
Namun, semua kembali ke Presiden Jokowi. Apakah akan melantik Komjen Budi sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Sutarman, atau tidak. Pasalnya, Paripurna DPR sudah menetapkan Komjen Budi sebagai Kapolri. Bola panas itu sudah berada di Presiden Jokowi.
"Boleh jadi ini menyangkut tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan," kata Sudding. Kepentingan siapa dan kelompok mana, Sudding enggan menjelaskan.
Baca juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
