Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Arus penolakan terhadap calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, terus mengalir. Kali ini datang dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
Ketujuh LSM itu yakni, LBH Makassar, ACC Sulsel, Walhi Sulsel, KontraS Sulsel, LBH Pers Makassar, Lapar, dan FIK Ornop Sulsel.
Mereka menilai, calon kapolri tunggal pilihan Presiden Joko Widodo itu memiliki rekam jejak buruk setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka kasus gratifikasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun
Ketujuh LSM itu yakni, LBH Makassar, ACC Sulsel, Walhi Sulsel, KontraS Sulsel, LBH Pers Makassar, Lapar, dan FIK Ornop Sulsel.
Mereka menilai, calon kapolri tunggal pilihan Presiden Joko Widodo itu memiliki rekam jejak buruk setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka kasus gratifikasi.
"Kami mendesak agar Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri," ujar Koordinator Aksi, Wiwin Suandi, Sabtu 17 Januari 2015.
Wiwin menegaskan, jika Presiden Jokowi tetap melantik Budi Gunawan sebagai kapolri menggantikan Jenderal Sutarman, akan menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia.
Sebelumnya, penolakan terhadap Komjen Budi Gunawan juga disuarakan para pendukung Jokowi saat Pilpres, Relawan Konser Salam Dua Jari. Mereka di antaranya, Fadjroel Rahman, Ulin Yusron, Olga Lydia, Romo Benny, JFlow, Haris Azhar, Ade Irawan, Bahrain, Joko Anwar, serta Nia Dinata.
Mereka mendatangi gedung KPK, dan memberikan dukungan terhadap lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu, untuk terus mengungkap kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengingatkan Presiden Jokowi agar transparan dan akuntabel dalam memilih kapolri. Bila tidak, dampaknya akan dirasakan di masa depan.
"Jangan sampai ke depan ada kapolri yang dipanggil dan diperiksa dalam kasus pencucian uang," kata aktivis ICW, Emerson Yunto.
Dia meyakini bahwa ada waktu untuk berpikir ulang soal penunjukan Komjen Budi Gunawan. "Masih ada waktu Jokowi meminta keterangan KPK dan PPATK," ujarnya. (art)
Baca juga
:
Muhammad Noer/tvOne Makassar
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami mendesak agar Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri," ujar Koordinator Aksi, Wiwin Suandi, Sabtu 17 Januari 2015.
