Sumber :
- Dwi Royan/VIVA.co.id
VIVAnews -
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa hukuman mati adalah keputusan dan wewenang Indonesia sebagai negara berdaulat. Oleh karena itu, tidak ada negara manapun yang bisa mengintervensi.
"Ada banyak negara berbeda pendapat terkait hukuman mati, dan perlu kita hargai juga. Namun, yang tetap kita jalankan adalah kepentingan nasional kita," kata Kalla di kantornya, Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
"Ada banyak negara berbeda pendapat terkait hukuman mati, dan perlu kita hargai juga. Namun, yang tetap kita jalankan adalah kepentingan nasional kita," kata Kalla di kantornya, Jakarta, Senin 19 Januari 2015.
Kalla sudah menjelaskan pada negara-negara yang warganya dieksekusi mati di Indonesia. Sebelum eksekusi berlangsung, sejumlah Duta Besar, di antaranya Dubes Belanda, Dubes Australia, dan Menteri Prancis, datang menemui Jusuf Kalla.
"Yang paling penting saya bilang ke mereka, bahwa ini bukan keputusan Presiden, ini keputusan hakim dari pengadilan pertama sampai tertinggi memutuskan itu," ujar Kalla.
Kata Kalla, Presiden Jokowi hanya tidak mengampuni para terpidana mati itu. Bahkan, kata Kalla, hukuman mati tidak hanya berlaku di Indonesia, di sejumlah negara lain juga menerapkan hukuman yang sama.
"Kalau mereka protes, ya tentu kami hormati sebagai bagian dari politik dalam negeri mereka," ucapnya.
Tak ganggu hubungan
Kalla memastikan, setelah pelaksanaan hukuman mati terhadap para terpidana warga negara asing, tidak akan mengganggu hubungan dengan negara terkait. Selain itu, investasi mereka di Indonesia juga tetap aman meskipun sebagian menarik para dubesnya.
"Tidak berpengaruh. Ini biasa, sama seperti kita menarik Dubes kita di Australia untuk sementara. Ini tak ganggu hubungannya sendiri. Hanya kasus itu lebih banyak kepentingan dalam negeri," kata Kalla.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu meminta agar negara lain menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Sama dengan Indonesia yang menghargai kebijakan mereka.
Bahkan, Kalla mengkritik negara-negara lain dan aktivis yang menyuarakan Hak Asasi Manusia. Kata Kalla, HAM itu juga harus taat hukum dan tidak bisa menabrak hak asasi orang lain.
"Kalau 40 orang meninggal tiap hari karena narkoba, apa perlu diampuni orang yang menyebabkan itu? Itu kan langgar HAM juga," Kalla menegaskan.
"Mereka bicara masalah satu jiwa, tapi bagaimana masalah 40 jiwa lainnya? Apapun itu (reaksi negara asing) bisa diselesaikan kemudian," Kalla menambahkan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kalla sudah menjelaskan pada negara-negara yang warganya dieksekusi mati di Indonesia. Sebelum eksekusi berlangsung, sejumlah Duta Besar, di antaranya Dubes Belanda, Dubes Australia, dan Menteri Prancis, datang menemui Jusuf Kalla.
