- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo, menilai tudingan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bertemu petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem jelang Pilpres 2014 lalu, menjadi pintu masuk bagi publik untuk menilai KPK selama ini. Terutama, kata dia, dalam konteks kasus Komjen Pol Budi Gunawan.
“Samad yang selama ini terkesan teguh dalam penegakan hukum, justru sebaliknya adalah seorang politisi. Politisi yang berjubah penegak hukum,” kata Karel, Kamis, 22 Januari 2015.
Menurut Karel, jika benar yang terjadi kenyataannya seperti ini maka KPK dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi jelas tercemar oleh kepentingan politik sang ketua.
“Sudah sepantasnya pemerintah dan DPR meminta pertanggungjawaban dari Samad, dengan mengundurkan diri dari KPK,” ujarnya.
Pertanggungjawaban tersebut menurut Karel penting karena dugaan bahwa Samad bertemu parpol dalam rangka lobi untuk menjadi cawapres Joko Widodo ketika itu merupakan tindakan yang berada di luar kewenangannya.
“Pada sisi lain tindakan ini mencemarkan kehormatan institusi KPK. Samad tak layak lagi memimpin KPK,” kata dia.
Sebelumnya, Samad membantah pernah bertemu dengan politikus PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto maupun tim sukses Jokowi untuk membahas tentang pencalonan wakil presiden. [Baca selengkapnya:
Baca juga:
Dua Mantan Pimpinan KPK Harusnya Sampai Pengadilan
"Karena di situlah ujung keadilan itu didapatkan," ujar kapolri.
