- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, menilai bahwa konflik atau ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah membuat masyarakat tak nyaman.
Kedua lembaga itu, kata Irman, secara formal hukum memang sedangkan menjalankan tugasnya masing-masing. KPK sebelumnya menetapkan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, calon Kepala Polri, atas sangkaan menerima gratifikasi. Tak sampai seminggu, Markas Besar Polri menangkap Bambang Widjojanto atas tuduhan menyuruh seorang memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, tak dapat dimungkiri jika masyarakat mempersepsikan fenomena itu sebagai ketegangan antara KPK dengan Polri. "Ini menimbulkan ketikdaknyamanan di lingkungan masyarakat," katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2015.
Dia tak menolak analisis bahwa ketegangan itu bermula dari penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Situasi menjadi lebih rumit saat KPK menetapkan sang Jenderal sebagai tersangka sehingga dia ditunda dilantik menjadi Kepala Polri.
Irman menilai bahwa Presiden Joko Widodo harus menunjukkan kepemimpinannya. Jangan sampai konflik kedua institusi itu berlarut-larut.
"Untuk itu diperlukan leadership (kepemimpinan), dalam hal ini, Presiden Jokowi harus segera memberikan directive-nya (petunjuk) untuk memperjelas dan mempertegas, karena bagaimana pun kalau situasi dibiarkan berlarut tentu akan memengaruhi stabilitas nasional," ujarnya.
Irman menolak menilai pihak yang salah dan benar atau unsur politik di balik semua peristiwa itu. Namun kedua lembaga penegak hukum itu harus diselamatkan. "Mari kita selamatkan institusi KPK, Polri dan politisasi yang terjadi," katanya.
Baca juga:
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
