Demo IMM: Jokowi Takut Mega Marah

Senin, 26 Januari 2015 - 15:44 WIB
Oleh :
Presiden Joko Widodo bersama para pakar hukum di Istana Merdeka
Presiden Joko Widodo bersama para pakar hukum di Istana Merdeka
Sumber :
  • ANTARA FOTO/SEPTRES/Intan
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Kali ini puluhan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin 26 Januari 2015.


Massa mendesak pengembalian fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum tanpa dilibatkan dalam kepentingan politik praktis.


"Beberapa isu yang berkembang saat ini telah menjebak KPK agar bertindak tak lagi independen," kata Tri Ajiwahyudi Korlap Aksi.
Baca Juga :
Cek Fakta: Anies Resmi Ditahan KPK


Baca Juga :
Pelapor Kasus Korupsi Jadi Tersangka, KPK Turun Tangan
Isu keterlibatan Abraham Samad dalam proses pemilihan presiden adalah salah satu contohnya. Tak hanya itu, selain independensi KPK yang kini mulai diusik, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga telah menjadikan lembaga ini menjadi korban kriminalisasi.

Baca Juga :
Respons Tjahjo Kumolo soal Mars dan Himne KPK Ciptaan Istri Firli

Karenanya, dalam aksi ini, massa minta Presiden Jokowi segera turun tangan untuk segera mengembalikan KPK sebagaimana fungsinya yaitu sebagai penjaga garda terdepan pemberantasan korupsi.


"Ketidakberdayaan Jokowi dalam menangani persoalan KPK dan Polri adalah bukti banyaknya tekanan dari lingkaran partai maupun pendukungnya dalam pilpres lalu," kata dia.


Dalam aksi kali ini, selain melakukan orasi bergantian, massa juga mengenakan aneka topeng diantaranya adalah topeng Joko Widodo dan topeng Komjen Budi Gunawan. Mereka juga membawa aneka poster di antaranya bertuliskan "Jasmerah, Jokowi Takut Mega Marah".


Aksi sendiri tak sampai mengganggu arus lalu lintas karena mereka menggelar di pinggir trotoar di bawah Patung Gubernur Suryo.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ketidakberdayaan Jokowi dalam menangani persoalan KPK dan Polri adalah bukti banyaknya tekanan dari lingkaran partai maupun pendukungnya dalam pilpres lalu," kata dia.
Halaman Selanjutnya