- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, sejak beberapa hari lalu terus menuai kontroversi. Pernyataannya, yang menyebut pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai "rakyat yang tidak jelas," membuat publik marah.
Kalangan politisi pun angkat bicara. Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengingatkan pembantu Presiden Joko Widodo itu untuk belajar menjadi pejabat publik dan politik yang baik.
"Menko Polhukam itu jabatan politik. Perlu kearifan dan kehati-hatian dalam berbicara. Jabatannya sekarang beda jauh dengan Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut). Belajarlah dari seniornya terdahulu Marsekal Djoko, Menkoplhukam yang lalu," kata Martin di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 26 Januari 2015.
Sebagai Menkopolhukam, saran Martin, Tedjo harus membiasakan diri dengan situasi dan isu yang berkembang begitu cepat. Tedjo dituntut untuk bisa memahami semua situasi yang berkembang.
"Jangan terlalu cepat bicara yang dia tidak mengerti. Harus dipahami jabatannya sekarang," kata Martin.
Anggota komisi III DPR itu menambahkan, pernyataannya yang menyebut "rakyat tidak jelas" ini sangat memperkeruh suasana. Masyarakat justru akan semakin apriori dan kontraproduktif dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, akibat para pembantunya yang kerap membuat pernyataan kontroversial.
"Apa yang dikatakan tentang rakyat tidak jelas itu bisa memancing kedongkolan orang. Menkopolhukam kalau bicara hendaknya yang menyejukkan, jangan malah membuat suasana semakin panas," ujar Martin.
Menteri asal artai Nasdem itu seharusnya melihat apresiasi masyarakat yang begitu besar terhadap KPK. Bukan malah menyudutkan masyarakat yang peduli terhadap institusi antikorupsi itu.
"Mereka yang datang itu adalah karena rasa kepedulian yang tanpa pamrih pada negara ini. Ada guru besar universitas ternama, doktor ternama, tokoh agama dan mereka adalah rakyat yang jelas. Sangat jelas," tuturnya. (ren)
Baca juga: