Sumber :
- ANTARA FOTO/SEPTRES/Intan
VIVA.co.id -
Tim Independen yang bertugas menyelesaikan konflik KPK dan Polri sebentar lagi terbentuk. Anggotanya sudah siap. Mereka tinggal menunggu Keputusan Presiden yang harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Wakil Ketua Tim Independen, Jimly Ashiddiqque, berdasarkan draf Keppres yang baru saja disusun oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, tugas mereka adalah mencari fakta, menemukan akar masalah dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Perwira Menengah Polda se-Indonesia Datangi KPK
Baca Juga :
Jokowi Naksir Johan Budi Sejak Lama
Menurut Wakil Ketua Tim Independen, Jimly Ashiddiqque, berdasarkan draf Keppres yang baru saja disusun oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, tugas mereka adalah mencari fakta, menemukan akar masalah dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.
"Dari solusinya ada yang bersifat di akhir masa tugas, dan sewaktu-waktu harian juga bisa untuk berikan masukan," kata Jimly di Kantor menteri Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
Selain itu, kata Jimly, tim independen juga berusaha menyelesaikan konflik yang menyangkut kelembagaan, termasuk kasus yang sedang diproses atau perorangan yang sedang diproses di kedua lembaga itu.
Untuk mencari fakta itu, lanjut Jimly, tim independen bisa dengan cara mengundang atau mendatangi pihak-pihak terkait. Namun, Jimly belum bisa mengatakan apakah mereka akan menemui Bambang Widjojanto dan Budi Gunawan, atau tidak.
"Itu teknis, baru mau dibicarakan. Pak Sutanto juga belum datang," kata Jimly.
Meski Keppres belum ditandatangani, namun sore ini mereka langsung bekerja. Melakukan rapat untuk mendengarkan masukan satu sama lain.
"Tim ini harus buka mata dan telinga lebar-lebar untuk mencari fakta. Mulai hari ini. Kalau proses hukum kami tidak ikut campur. Presiden saja tidak, apalagi kami," kata dia. (ase)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Dari solusinya ada yang bersifat di akhir masa tugas, dan sewaktu-waktu harian juga bisa untuk berikan masukan," kata Jimly di Kantor menteri Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.
