- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta seluruh pihak terkait dalam dugaan aksi kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk berlaku kooperatif.
Dengan begitu, aktivitas pengumpulan data dan informasi untuk penyelesaian masalah tersebut dapat berjalan dengan baik. Hari ini, Selasa, 27 Januari 2015, komisioner Komnas HAM mendatangi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan.
"Kami harap pihak terkait bisa kooperatif. Selain pimpinan KPK, kami juga akan meminta data dan informasi kepada Bareskrim Polri," kata Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah di Gedung KPK, Selasa, 27 Januari 2015.
Tugas Komnas HAM, kata Roichatul, dilindungi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak, termasuk Bareskrim Polri, untuk menghormati dan terbuka dalam memberikan informasi kepada Komnas HAM.
"Jadi saya kira tidak akan ada perlawanan lah. Semua pihak harus kooperatif," kata Roichatul.
Komisioner Komnas HAM Nur Kholis menambahkan, sesuai tugas pokok dan fungsi Komnas HAM, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo atas hasil investigasinya.
Nur Kholis mengaku optimistis Presiden mau menerima mandat atas apapun hasil kesimpulan nantinya. Sejauh ini, Komnas HAM masih mengumpulkan data-data. Komnas HAM, kata Nur Kholis, ingin membantu menyelesaikan masalah ini dalam persepektif HAM.
"Kami pasang target tujuh hari untuk menyusun draf awal. Sudah kami sampaikan ke tim untuk bekerja lebih cepat," kata Nur Kholis.
Baca juga:
Perwira Menengah Polda se-Indonesia Datangi KPK
Mereka dipimpin langsung Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.
