Tim Independen Presiden Tak Disenangi yang Berkepentingan

- Tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai sebagai upaya Kepala Negara memperkuat KPK, bukan sebaliknya.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Heri Budianto, melalui siaran pers yang diterima

pada Selasa, 27 Januari 2015.

Budianto menyimpulkan hal itu berdasarkan komposisi tim independen yang berjumlah sembilan orang lintas profesi dan keahlian. Menurutnya, memang ada dua jenderal polisi di dalamnya, tetapi mereka dikenal berseberangan, terutama terkait penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, oleh Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri.

Komposisi tim itu, katanya, jelas tidak disenangi kelompok yang berkepentingan. Bahkan, PDIP sudah memberikan kritik karena Presiden tidak memanfaatkan Dewan Pertimbangan Presiden dalam menyelesaikan persoalan itu.

"Presiden Joko Widodo masuk dalam pusaran politik yang rumit sehingga menggunakan tokoh-tokoh independen untuk melawan kekuatan politik. Presiden Joko Widodo ingin KPK diperkuat dan tidak dilumpuhkan,” katanya.

Dia menambahkan, beberapa kali pernyataan Presiden soal KPK dan Polri, sangat jelas menunjukkan upaya memperkuat KPK. Misalnya, pernyataan “Ini harus transparan dan KPK dan Polri tidak boleh ada intervensi, termasuk dari saya (Presiden).”