- VIVAnews/Bayu Januar
VIVA.co.id - Hari ini genap seratus hari pemerintahan Jokowi-JK berlangsung sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2015. Selama itu pula perjalanan kepimpinannya menghasilkan berbagai kebijakan, momen ini dijadikan masyarakat dan sejumlah organisasi serta mahasiswa menyuarakan dan mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Sejumlah organisasi elemen masyarakat dan mahasiswa berkumpul di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Januari 2015. Mereka menyuarakan kritik 100 hari pemerintahan Jokowi-JK di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Setidaknya lima isu yang disoroti dalam aksi mahasiswa Universitas Indonesia, kelima isu adalah pemerintahan, kesehatan, pendidikan, HAM dan Energi, kelima isu tersebut merupakan janji dan program kerja pemerintahan sejak awal mereka dilantik.
Isu mengenai perselisihan KPK-Polri juga menjadi kritik dalam demo 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI yang mewakili suara mahasiswa Universitas Indonesia, Dhuha Ramadhani menyuarakan kritik tersebut.
"Jokowi sebagai kepala negara harus turun tangan, Jokowi harus berpihak kepentingan rakyat dan tidak terjerat kepentingan elit-elit penyokongnya," ujar Dhuha Ramadhani dalam orasinya, Rabu 28 Januari 2015.
Dhuha menambahkan, pemberantasan korupsi harus dilanjutkan dan diperkuat, semua proses hukum mengenai pimpinan KPK dan petinggi Polri harus segera dituntaskan karena kedua lembaga ini harus diselamatkan.
Dalam penanganan perselisihan kedua lembaga ini juga jangan sampai dipolitisasi dan dimanfaatkan pihak yang ingin membuat Negeri ini terpecah belah.
Bayu Januar / Jakarta
Baca juga:
Jokowi Beber 'Mantra' RI di Forum Ekonomi Islam Dunia
Jokowi Dorong Pemberdayaan UMKM.
