Politisi Golkar: Tim Independen Jokowi Cuma Tambah Masalah

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo
Sumber :
  • VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id -
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Politisi Senayan mulai bereaksi terhadap berbagai pernyataan tim independen bentukan Presiden Joko Widodo. Tim Sembilan itu dinilai justru semakin memperuncing masalah konflik antara KPK dan Polri.

KPK Periksa Keponakan Surya Paloh

Reaksi itu datang dari anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo. Politisi Partai Golkar itu sangat menyayangkan pernyataan-pernyataan tim independen yang terkesan tidak berupaya meredam konflik.
KPK Setor Uang ke Kas Negara Rp1,1 Miliar dari Eks Pejabat Muara Enim


"Karena itu, cukup membingungkan dan mengejutkan ketika tim independen membuat pernyataan yang tendensius, baik terkait posisi BG maupun BW. Dari pernyataan itu, terlihat bahwa Tim independen sudah terseret arus kepentingan," katanya melalui pesan singkat, Kamis 29 Januari 2015.

 

Tim independen seharusnya fokus pada pengumpulan data dan fakta kasus, serta cermat mempelajari data dan fakta. Tim independen diharapkan proporsional dan jernih saat merumuskan masukan atau rekomendasi untuk presiden.


Selain itu, kemampuan semua anggota tim independen menahan diri untuk tidak membuat pernyataan tendensius dan memihak yang bisa memperkeruh suasana menjadi sangat penting.


"Sebab, setahu saya, tim independen baru mulai bekerja Selasa 28 Januari 2015. Tetapi, Rabu 28 Januari 2015 kemarin, sudah membuat pernyataan tendensius, dan cenderung memihak. Timbul pertanyaan, apakah pernyataan itu yang menjadi rekomendasi tim kepada presiden?," katanya.


Padahal menurutnya, belum jelas benar apakah tim independen sudah memegang dokumen kasus, mendatangi pihak terkait, maupun mendengar penjelasan dari pihak yang relevan dengan dua kasus itu.


Padahal tim indieenden ditugaskan untuk memberimasukan agar presiden dapat menyelamatkan kehormatan dua lembaga itu.


"Di tengah kemelut yang melanda Polri dan KPK, esensi kebijakan presiden adalah menjaga kehormatan dan wibawa institusi Polri dan KPK. Negara butuh Polri dan KPK yang solid, baik ke dalam maupun ke luar," katanya.

 

Presiden tidak mungkin menempuh kebijakan atau langkah yang akan meruntuhkan moral seluruh satuan kerja di tubuh Polri maupun semua satuan kerja di tubuh KPK. Esensi kebijakan Presiden inilah yang seharusnya menjadi landasan kerja Tim Independen.


"Situasi terkini sudah sangat keruh. Publik berharap, Ttim independen yang sejatinya hanya memberi rekomendasi kepada Presiden, tidak memperuncing masalah dengan pernyataan yang tidak relevan dengan fungsi tim," katanya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya