Sumber :
- VIVA.co.id/Ochi April
VIVA.co.id
- Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia darurat narkoba, kalangan akademisi yang tergabung dalam Forum Rektor, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi), UGM, dan sejumlah Universitas di Yogyakarta memperingatkan bahwa Indonesia dalam status siaga korupsi.
"Ibaratnya bencana, saat ini Indonesia masuk level siaga korupsi. Kami dari akademisi tidak bisa tinggal diam untuk mengembalikan Indonesia ke level normal," kata Rektor UGM Prof. Dwikorita Karnawati, Minggu, 1 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun
"Ibaratnya bencana, saat ini Indonesia masuk level siaga korupsi. Kami dari akademisi tidak bisa tinggal diam untuk mengembalikan Indonesia ke level normal," kata Rektor UGM Prof. Dwikorita Karnawati, Minggu, 1 Februari 2015.
Sementara itu, Ketua Aptisi Prof. Edy Suandi Hamid menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh steril dari persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan. "Kami mengajak elemen perguruan tinggi untuk terlibat dan aktif dalam persoalan yang sedang terjadi di negara kita saat ini," katanya.
"Ayo bersama berbuat kebaikan demi bangsa ini," tambah Edy. Wakil Forum Rektor Prof. Widodo mengatakan bangsa Indonesia sedang menghadapi banyak cobaan, karena itu Aptisi dan UGM menyatakan kebulatan tekad.
Mereka menyatakan keprihatinan terhadap nasib bangsa dan siap mengawal untuk membawa bangsa Indonesia kembali ke arah yang lebih baik. Prof. Robert dari Universitas Kristen Duta Wacana menyebut suara akademisi bukan ranah politik.
"Kami bersuara bukan untuk berpolitik, bukan itu tujuan kami. Kami akademisi tidak berminat dalam politik praktis. Kami ingin menjaga moralitas bangsa dari bahaya laten korupsi. Karena itu, kami menyerukan akademisi di seluruh Indonesia menyerukan hal yang sama," kata Robert.
Dosen Fisipol UGM Ari Sudjito menambahkan, saat ini demokrasi di Indonesia sedang terancam karena banyaknya koruptor. "Tanggung jawab moral kami kalangan akademisi untuk bergerak, bersama-sama peduli memberantas korupsi," ucap Ari.
Para akademisi itu menyatakan mendukung janji Presiden untuk tetap terikat pada konstitusi dan kepentingan rakyat. Namun, mereka menyerukan agar Presiden segera mengambil langkah cepat, tegas, dalam masalah pencalonan kapolri agar tidak berlarut-larut.
Rekomendasi tim 9 untuk tidak melantik pejabat tersangka korupsi merupakan bagian dari menjaga moralitas publik, sehingga Presiden layak mempertimbangkannya. Jokowi juga diminta mengambil langkah cepat menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi. (art)
Simak Juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Ketua Aptisi Prof. Edy Suandi Hamid menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh steril dari persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan. "Kami mengajak elemen perguruan tinggi untuk terlibat dan aktif dalam persoalan yang sedang terjadi di negara kita saat ini," katanya.
