- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, makin meruncing. Aksi teror menyeruak di masing-masing lembaga.
Publik pun makin dipusingkan dengan masalah ini. Apakah mungkin masalah sepelik ini cuma dikarenakan munculnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan di tengah publik? Tentu ini harus dirunut jauh mendalam.
Terlepas dari itu, ada dugaan bahwa konflik antar dua lembaga tinggi negara ini memang terkesan diskenariokan. Belum jelas apa akhir skenario ini.
Berikut lima indikasi kalau konflik ini disengajakan:
1. Penggantian Kapolri secara mendadak oleh Presiden Joko Widodo.
Masa jabatan Jenderal Sutarman sebenarnya masih terbilang lama dan tidak mendesak untuk diganti. Namun tiba-tiba Jokowi menerbitkan instruksi untuk menggantinya. Dan mengajukan calon Kapolri tunggal dengan menunjuk Komjen Budi Gunawan.
Penunjukan ini kontroversial, sebab nama Budi Gunawan sebelumnya memang sudah mendapatkan peringatan khusus dari KPK atas indikasi rekening gendut miliknya
Namun begitu, Jokowi tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan posisi BG sebagai calon Kapolri. Kesengajaan inilah yang kemudian menjadi awal mula perseteruan KPK dan Polri.
2. BG Lolos Tanpa Halangan di DPR
Di DPR, secara mengejutkan kubu berseteru yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, ternyata satu suara soal pencalonan BG. Komjen BG pun akhirnya lolos tanpa syarat dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
Sehingga memunculkan dugaan, bila DPR juga ikut menyengajakan skenario ini mulus. Sebab di satu sisi, banyak anggota DPR cukup kalang kabut dibuat oleh KPK periode saat ini. Karena itu, dengan memuluskan BG, menjadi satu-satunya cara DPR untuk bisa menyerang KPK namun dengan berlindung dibalik konflik antar KPK dan Polri.
3. Pidato yang mengecewakan
Sikap Jokowi memandang konflik yang sudah terlanjur menyala antara KPK dan Polri, usai serangan bertubi-tubi terhadap seluruh pimpinan KPK, banyak dinilai mengecewakan. (Baca: )
Ekspektasi publik atas langkah Jokowi, benar-benar menyedihkan. Sebab itu, publik mulai beranggapan bahwa ada kesan Jokowi memang memelihara konflik ini dengan cara menunda penyelesaiannya.
4. Rekomendasi Diabaikan
Indikasi kesengajaan berikutnya dilihat dari dengan dibentuknya tim independen untuk penyelesaian konflik KPK Vs Polri. Lagi-lagi, upaya penundaan agar konflik ini makin bersemi makin kentara.
Dugaan ini juga diperkuat dengan tidak dijalankannya keputusan dari tim independen. . Dalam rekomendasi yang seharusnya cukup menjadi bekal bagi Jokowi mengambil sikap, ternyata tak jua dilakukan. Konflik KPK Vs Polri, sekali lagi dibiarkan.
