- ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
VIVA.co.id - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta para menteri Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo jangan memperkeruh suasana hubunan KPK-Polri. Pernyataan para menetri yang tidak tepat dikhawatirkan akan menambah ketegangan hubungan KPK-Polri.
"Kami meminta para menteri jangan mengeluarkan pernyataan yang justru memperkeruh suasana KPK-Polri. Kami mencatat komentar bisa membuka ruang ketegangan dua lembaga kembali," kata Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis, di kantornya, Jakarta, Kamis 12 Februari 2015.
Saat ditanya siapa saja para menteri yang mengeluarkan pernyataan yang memperkeruh suasana KPK-Polri, Nur Kholis tidak bersedia menyebutkan."Banyak itu lihat saja di media," katanya.
Dengan kondis ini Komnas HAM meninta Presiden, sebagai kepala pemerintahan untuk mengambil peran lebih. "Ini agar suasana tenang dan dampak keruakan sistem akibat konflik tidak meluas," lanjut Nur Kholis.
Baginya friksi KPK-Polri sudah terlalu meluas. Di mana friksi kedua lembaga sudah berdampak pada teror.
"Hingga muncul ancaman, artinya konflik makin dalam. Ditengah situasi ini, kekuasan tertinggi harus memastikan keadaan pada kondisi normal. Itu yang kita harapkan," kata Nur Kholis.
Selain itu pihaknya sepakat dengan Jokowi, di mana penyelesayan permasalahan KPK-Polri tidaklah sederhana. Namun ia menegaskan Presiden harus segera mengeluarkan keputusan meski sulit.
"Makin lama masalah ini tidak segera diselesaikan, maka makin berkurang perasaan aman KPK dan masyarakat," lanjut Nur Kholis. (ren)
