- Antara/ Feny Selly
VIVA.co.id - Anggaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2015, lebih besar daripada yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten. Padahal, salah satu semangat penyelenggaraan pemilukada serentak se-Indonesia tahun ini adalah efesiensi anggaran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mengajukan anggaran Rp34 miliar untuk satu kali putaran pemilukada. Sedangkan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten mencapai Rp30 miliar, meliputi kebutuhan untuk KPU dan Panwaslu. Sedangkan pemilukada lima tahun lalu menghabiskan anggaran tak lebih dari Rp23 miliar.
Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Peraturan KPU (PKPU) atas Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 segera diterbitkan. Sebab, dengan PKPU, anggaran untuk pemilukada akan jelas posturnya dan teknis pemilukada serentak bisa dipelajari untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah potensi kecurangan.
"Pilkada serentak ini, kan, diajukan salah satunya untuk menghemat anggaran. Seharusnya, anggaran Pilkada tahun ini bisa lebih efisien dibanding pilkada sebelumnya," kata Kepala Divisi Riset MCW, Zein Ihya' Ulumuddin, di Malang, Jumat 13 Februari 2015.
Dia mempertanyakan nilai anggaran yang diajukan KPU Kabupaten Malang, yang tak selaras dengan semangat penghematan. "Seharusnya, dengan mengacu pada Pilkada serentak, anggaran lebih efisien. Kami berharap, PKPU ini bisa memunculkan teknis aturan yang berimbas pada efisiensi anggaran. Misalnya, pengadaan logistik yang terpusat atau efisiensi lainnya," katanya.
Dia menambahkan, pemilukada serentak sangat mampu menghemat anggaran pemerintah. Jika pemilukada tidak dilakukan secara bersama-sama, bisa setiap hari ada pemilukada di Indonesia.
"Indonesia ini ada lebih dari 400 kota/kabupaten yang harus pilkada. Jika satu tahun ada 364 hari, bisa setiap hari ada pilkada. Potensi berhemat akan jauh lebih besar jika pemilukada serentak," tambahnya.
Lewat PKPU, MCW bisa ikut mengawasi prioritas penggunaan anggaran di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Timur, yang melangsungkan pemilukada tahun ini. PKPU juga dibutuhkan untuk memetakan potensi kecurangan dan menentukan strategi untuk ikut mengawasi jalannya pemilukada lebih dini.
"Pileg dan Pilpres lalu, di Kabupaten Malang ada banyak temuan pelanggaran administrasi, etika dan pidana yang dilakukan penyelenggara dan peserta pemilihan. Tetapi, semua upaya advokasi gagal, ketika berada di tingkat penyelenggara. Dengan PKPU, kami bisa mengatur strategi, agar laporan dan temuan kami kuat dan bisa diproses sesuai hukum," ujarnya. (asp)
Baca berita lain:
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
