Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id -
Kontroversi calon Kapolri Budi Gunawan terus menjadi polemik. Presiden Joko Widodo yang gamang memutuskan terus menjadi sasaran kritik dari masyarakat. Ada yang meminta tak melantik, meski tak sedikit yang mendorong.
“Jokowi sudah menunjukkan keberaniannya dihujat dunia internasional soal putusan hukuman mati, masak hanya mengangkat BG saja dia tak punya nyali," kata Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo, di Jakarta, Minggu 15 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun
“Jokowi sudah menunjukkan keberaniannya dihujat dunia internasional soal putusan hukuman mati, masak hanya mengangkat BG saja dia tak punya nyali," kata Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo, di Jakarta, Minggu 15 Februari 2015.
Menurutnya, kalau pun nanti BG bermasalah, tinggal Jokowi mengambil hak prerogratifnya lagi sebagai presiden untuk memecat BG sebagai kapolri.
"Jangan Jokowi jadi presiden wacana, presiden yang senang berwacana ,” ujar Karel.
Menurut Karel, keputusan pelantikan BG sebagai kapolri oleh Presiden Jokowi, sebenarnya bukanlah sebuah keputusan yang rumit. Apalagi presiden sudah teruji konsistensinya dalam memutuskan sebuah kebijakan.
“Ini bisa kita lihat pada kebijakan kenaikan BBM dan pelaksanaan hukuman mati pada terpidana narkoba," ujarnya.
Keduanya, kata Karel, bukan keputusan yang mudah. Bahkan tekanan publik sangat kuat, dan terutama pada kasus hukuman mati terpidana narkoba. Sejumlah negara bahkan menyatakan kekecewaannya terhadap presiden. Tapi presiden tak menggubrisnya dan kebijakannya jalan terus.
"Ini juga lah yang sepatutnya terjadi pada kasus pelantikan BG,” paparnya.
Apalagi, tambah Karel, dukungan parlemen untuk mengangkat BG sebagai kapolri sudah begitu solid.
“Semakin berlarut, maka sebenarnya Jokowi sedang menebar masalah, baik di antara institusi penegak hukum seperti KPK dan Polri, di parlemen dan bahkan di koalisi pendukungnya,” kata Karel. (ren)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, kalau pun nanti BG bermasalah, tinggal Jokowi mengambil hak prerogratifnya lagi sebagai presiden untuk memecat BG sebagai kapolri.
