- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyadari putusan praperadilan Budi Gunawan akan menuai pro kontra masyarakat. Dalam putusannya, hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan membatalkan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Humas Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Made Sutisna mengatakan, pro kontra itu adalah suatu yang wajar. Kendati demikian, Made meminta masyarakat tetap bisa menghormati sistem peradilan.
"Ini konsekuensi perkara yang besar. Kontroversi selalu ada. Setiap putusan hakim ada pro dan kontra. Hal itu tergantung dua pihak yang berperkaran melihat," kata dia saat ditemui di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Selasa 17 Februari 2015.
Menurut Made, hakim mempunyai otoritas dan dasar dalam memutuskan perkara. Seorang hakim lanjut dia, memang tidak perlu banyak bicara mengenai putusan yang diambilnya. "Hakim profesional itu diam. Dia menyampaikan pendapatnya lewat putusan," ujarnya.
Made menyatakan, pengadilan mempersilahkan semua pihak untuk menindaklanjuti putusan Hakim Sarpin Rizaldi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kita lihat prosesnya. Saya dengar ada pihak masyarakat yagg mengambil langkah hukum mengkajian putusan. Ada yang ke MA, ada yang ke KY kita lihat prosenya. Sampai nanti ada final," katanya.
Dia tak menampik putusan Hakim Sarpin akan berdampak pada sistem peradilan ke depan. Putusan ini secara tidak langsung akan menjadi acuan para tersangka untuk menggugat status tersangkanya di praperadilan. Sudah tentu, putusan ini akan menambah banyak pekerjaan para hakim.
"Ini berdampak berdasakan pandangan hakim sendiri. Ada upaya menerapkan rechtsvinding. Sebagai hukum yang baru, penemuan hakim itu masih proses. Hakim tidak boleh menolak perkara. Kita harus terima banyaknya pra peradilan. Masalah putusan tergantung fakta," tegas Made.
Baca juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
