- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa memang adanya kekurangan suplai barang yang dia pakai untuk pembangunan, terutama di daerah. Padahal, saat ini sudah menggunakan sistem e-katalog. Hal itu dikeluhkan oleh para Walikota di beberapa daerah.
"Sebetulnya kan pengadaan barang dan jasa itu paling banyak lewat lelang. Tapi, sekarang kita akan mempermudah, memperbanyak barang lewat e-katalog. Tapi, kecepatannya kurang," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 20 Februari 2015.
Apalagi, kata dia, barang di e-katalog belum banyak. Padahal, setidaknya, Jokowi menargetkan barang dan jasa yang ada di katalog lebih dari 50 persen dari total barang dan jasa.
Ditambah lagi, kata Jokowi, hambatan lainnya adalah ketika barang sudah masuk e-katalog, namun ternyata barangnya tidak ada.
"Harganya sudah ada, tapi barangnya nggak ada. Ini juga menyulitkan. Saya kira problem-problem lapangan seperti ini yang sangat menghambat serapan anggaran. Ini yang harus kita selesaikan," kata dia.
Jokowi kemudian mencontohkan bahwa ada barang terutama alat kesehatan sudah masuk e-katalog, harganya pun sudah terpampang. Tetapi, ketika ada yang mau beli, barangnya tidak ada.
"Saya mau cek lapangan kenapa seperti itu. Mungkin juga karena adanya perubahan kurs yang cepat berubah. Kan lebih banyak yang impor. Sehingga ada perubahan kurs juga bisa rugi," kata dia.
Selain itu, kata Jokowi, para walikota itu juga mengeluhkan prosedur yang ruwet sehingga menghambat kerja mereka. (one)
Menko Maritim Dorong Produk Hasil Litbang Masuk e-Catalog
2008-2014, pola e-catalog bisa hemat anggaran Rp65 triliun.
