Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mempertimbangkan membatalkan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI dari Brasil. Itu sebagai reaksi atas sikap pemerintah Brasil yang menolak Duta Besar Indonesia untuk negara itu, Toto Riyanto.
Namun pertimbangan membatalkan atau melanjutkan kerja sama itu akan lebih dahulu dibahas oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Sejauh ini belum ada pembicaraan resmi mengenai hal itu. “Tapi kita harus bersikap negarawan," kata Menteri di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
Namun pertimbangan membatalkan atau melanjutkan kerja sama itu akan lebih dahulu dibahas oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Sejauh ini belum ada pembicaraan resmi mengenai hal itu. “Tapi kita harus bersikap negarawan," kata Menteri di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2015.
Menurutnya, pemerintah Indonesia sedang dalam proses membeli beberapa alutsista, di antaranya pesawat tempur. Namun dia tak bisa menjelaskan nilai kerja sama itu. "Nanti tanya Menhan (Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu).”
Dia berpendapat, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan perlu membahas kembali seputar pembelian itu karena Indonesia sudah membayar pesawat tempur yang dipesan. “(Enggak rugi), nanti ada perhitungannya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan bahwa setelah pelecehan itu, hubungan Indonesia dan Brasil menjadi dingin. "Ya, namanya begitu, sementara ini tentu dingin.”
Pemerintah, kata Wakil Presiden, akan berpikir ulang untuk membeli alutsista dari Brasil. "Lagi dipertimbangkan," ujarnya.
Pemerintah Brasil memang sudah mengirimkan surat untuk meminta agar warga negaranya tak dieksekusi. "Tapi pemerintah (Indonesia) selalu sampaikan bahwa ini adalah hukum berlaku di Indonesia. Yang meletakkan hukum adalah Mahkamah Agung, bukan Presiden," katanya.
Baca berita lain:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, pemerintah Indonesia sedang dalam proses membeli beberapa alutsista, di antaranya pesawat tempur. Namun dia tak bisa menjelaskan nilai kerja sama itu. "Nanti tanya Menhan (Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu).”
