- ANTARA FOTO/Ismar Patrizki
VIVA.co.id - Kewibawaan pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapatkan ujian serius. Sejumlah negara asing terang-terangan melancarkan intervensi terkait kebijakan mengeksekusi para terpidana mati kasus kejahatan luar biasa seperti perdagangan narkoba.
Brasil, salah satu negara yang warganya akan dieksekusi lagi, melecehkan duta besar Indonesia, Toto Riyanto. Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Toto sebagai dubes.
Australia mengungkit-ungkit bantuan kepada Indonesia saat bencana Tsunami melanda Aceh pada 2004 silam. Bahkan mereka mengancam Indonesia, jika jadi menembak mati dua warganya akan merasakan kekecewaan yang sama di kemudian hari.
Namun, Jokowi tidak gentar. Dia pun memanggil Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi dan Toto Riyanto ke Istana Negara kemarin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan sebagai sebuah negara merdeka. Tak terkecuali dalam menjalankan hukum.
"Pertama, ini yang perlu saya sampaikan secara tegas. Bahwa, jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati. Karena itu adalah kedaulatan hukum kita. Kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita. Hukum positif kita ada mengenai hukuman mati ini. Yang kedua, masalah Brasil, ini adalah kehormatan negara, kehormatan bangsa. Kenapa saya tarik, karena itu masalah. Buat saya masalah besar," kata Jokowi.
Selain menarik duta besar, Indonesia juga memanggil duta besar Brasil untuk Indonesia serta melayangkan nota protes. Hingga saat ini belum ada respons dari Brasil atas protes keras dari Indonesia.
Baca juga:
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
Kepolisian harusnya tenang dan tidak mempermasalahkan Haris Azhar.
