Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Presiden Joko Widodo menunjukkan keseriusan pemerintahannya dalam menomorsatukan pembangunan infrastruktur. Sampai-sampai dia minta aparat penegak hukum turut mengawal prosesnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dia minta mengawasi berbagai proses seperti lelang dan transaksi guna menghindari kebocoran anggaran yang sangat besar untuk itu.
Baca Juga :
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dia minta mengawasi berbagai proses seperti lelang dan transaksi guna menghindari kebocoran anggaran yang sangat besar untuk itu.
"Ya kita akan kawal. Semua proyek pemerintah akan kita kawal, supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 25 Februari 2015.
"Termasuk antara lain juga indikasi biaya tinggi dalam kaitan dengan kaitan masalah transportasi dan sebagainya, di pelabuhan-pelabuhan, di mana, kan sering terjadi."
Menurut dia, proyek-proyek macam inilah yang harus dikawal dan cermati. Aparat penegak hukum diminta tegas menindak semua pihak yang terkait dalam sebuah proyek infrastruktur bila terindikasi menyeleweng.
"Beliau (Jokowi) tadi, utamakan pencegahan. Kalau awal sudah diketahui adanya kesengajaan untuk akan mengambil keuntungan dan sebagainya, ya tentunya tidak ada pilihan lain kecuali harus dilakukan penindakan," kata dia.
Untuk itu, kata Prasetyo, Jokowi meminta agar tiga penegak hukum, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk melakukan konsolidasi.
"Itu nanti akan kita atur lah seperti apa yang paling baik, paling efektif dan paling memungkinkan karena masing-masing juga punya tugas-tugas yang cukup padat ya. Jadi nanti akan kita atur bagaimana teknisnya," kata dia. (one)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ya kita akan kawal. Semua proyek pemerintah akan kita kawal, supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 25 Februari 2015.