- REUTERS
VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi Aceh tidak tahu pasti berapa jumlah dana bantuan yang diberikan Autralia, untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di Aceh pada 2004.
Saat itu, bantuan tsunami diterima oleh Pemerintah Indonesia dan disalurkan melalui Badan Rehabilitasi dan Reknonstruksi (BRR).
"Tidak tahu secara pasti. Berapa jumlah dana yang dialokasikan itu, BRR yang tahu. Yang kami tahu secara umum di media itu kan, ada Rp13 triliun, atau US$1 miliar ya," ujar Kapala Biro Humas Pemerintah Aceh, Mahyuzar, kepada VIVA.co.id, Rabu 25 Februari 2015.
Menurut Mahyuzar, bantuan dari negeri Kanguru itu memang terlihat di Aceh. Di lapangan, terlihat bangunan yang dibuat dengan menggunakan dana bantuan dari Autralia.
"Kelihatan bangunan fisiknya. Data-datanya juga ada di DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)," kata Mahyuzar.
Informasi yang diperoleh VIVA.co.id dari salah seorang mantan Koordinator Relawan evaluasi masa tangap darurat waktu, Murthala, donasi yang diterima Aceh kala itu hanya sekitar Rp2 triliun.
"Dana dari masyarakat dan Pemerintah Australia waktu itu sepertinya hanya sekitar Rp2 triliun. Itu kalau tidak salah digunakan melalui NGO dan tanggap darurat,” ujar mantan relawan yang juga pernah bekerja sama dengan tentara Australia saat tsunami dulu.
Sebelumnya, Manajer Dana Internasional Bank Dunia untuk bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Joe Leitman, mengatakan dana bantuan yang dijanjikan Australia tidak sampai ke Aceh.
Pada wawancara radio yang dikutip laman ABC, 20 Agustus 2005 lalu, Leitman, ketika itu mengatakan kontribusi pemerintah Australia hanya seperdelapan dari US$1 miliar, atau Rp12,8 triliun yang dijanjikan.
"Kesan awal publik adalah, oh itu satu miliar dolar untuk Aceh. Tetapi, jika Anda membedah itu, setengahnya adalah pinjaman lunak yang dapat diambil, atau tidak diambil kembali oleh pemerintah Australia," kata Leitman.
Sementara itu, sisanya diberikan dalam bentuk hibah. "Kurang dari seperempat (dari hibah) yang akan sampai ke Aceh, sisanya akan digunakan untuk mengejar kepentingan strategis pemerintah Indonesia dan Australia di seluruh Indonesia," katanya.
Sehingga, jumlah sesungguhnya yang dapat sampai ke Aceh, paling hanya hanya seperdelapan. Komentar Leitman itu telah membuat organisasi Aidwatch mendesak pemerintah Australia untuk transparan.
Tim O`Connor dari Aidwatch, mengatakan pemerintah Australia tidak pernah transparan tentang berapa sebenarnya dana yang dialokasikan untuk bantuan tsunami di Aceh dan Sumatera Barat. Dana tsunami Australia digunakan di luar Aceh.
"Proyek-proyek pemerintahan, beasiswa, tanggap bencana, mungkin dibutuhkan. Kami tidak memperdebatkan itu. Tetapi, itu bukan dana tsunami dan itu semua semestinya tidak didanai, dari apa yang dikira publik Australia untuk bantuan bencana tsunami," ujar O`Connor. (asp)
Baca juga:
