Ahok Curhat ke Jokowi Soal Hak Angket DPRD DKI

Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Istana.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id -
Skenario Pergerakan Massa Demo 4 November
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tiba-tiba datang ke Kantor Presiden, Jumat 27 Februari 2015. Ahok curhat ke Presiden Joko Widodo mengenai masalahnya dengan DPRD DKI Jakarta. Sebab, saat ini DPRD tengah mengajukan hak angket untuk Ahok.

Pesan Twitter untuk Aksi Damai 4 November

"Beliau cuma tanya kalau angket itu gimana?" kata Ahok menirukan Jokowi pada pertemun itu, Jumat 27 Februari 2015.

Kemudian Ahok mengatakan jika dalam penjelasan di angket itu dirinya salah maka bisa diajukan ke Mahkamah Agung dan DPRD bisa memecatnya.

"‎Bapak (Jokowi) yang harus keluarkan SK (pemecatan)," kata dia.

Kemudian Jokowi bertanya apakah SK itu bisa dia tolak. "Ya nggak bisa, Pak. Paling tahun depan Pak dipecatnya," kata Ahok kepada Jokowi.

Jokowi pun, kata Ahok, tak mau mengintervensi proses hukum yang terjadi. Sehingga Ahok pasrah jika dibawa ke ranah pidana.

"Nggak masalah kalau ada pidana bisa saja. Hak angket itu kan kalau ada pidana ditanya, ya nggak papa. Pak Presiden setuju supaya itu diselesaikan supaya ada penyanderaan oknum DPRD terhadap APBD. Semua orang tahu kok," ujar dia.

Menurut Ahok, program e-budgeting dalam APBD DKI merupakan program sejak zaman Jokowi menjadi Guberbur DKI. Sehingga harus tetap dijalankan.

"Karena e-budgeting tidak boleh ada sosialisasi permen atau pergub maka seluruh Indonesia tidak bisa masukkan. Sekarang beliau (Jokowi) merasa nah ini yang ingin dia lakukan dulu," tutur dia. (ren)

Baca Juga:

Zikir Penyejuk Demo Tangkap Ahok
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono

Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi

Pendemo boleh unjuk rasa asalkan tertib.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016