- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi kini mulai membidik kasus-kasus di sektor maritim dan perkebunan. Kajian awal, sudah ditemukan sejumlah persoalan.
Usai kelima pimpinan KPK bertemu Presiden Joko Widodo, di Kantor Kepresidenan, Senin 16 Maret 2015, Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi SP, mengatakan dari hasil program gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam, ada beberapa temuan.
Johan mencontohkan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari batubara. Menurut dia, tahun 2014 ada Rp10 triliun yang diselamatkan.
"Tadi ada tambahan Rp10 triliun, jadi totalnya lebih dari Rp20 triliun," katanya.
Dia juga mengaku, KPK mengidentifikasi kapal yang beratnya di atas 30 GT. "Itu jumlahnya lebih dari 70 persen dari 1.444 perusahaan yang belum teridentifikasi mempunyai NPWP," ujarnya.
Persoalan ini, adalah sebagian kecil dari kajian yang dilakukan KPK dengan kementerian dan lembaga.
Untuk potensi kerugian tahun 2015, Johan mengaku belum merinci berapa angkanya. Namun, kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi, KPK akan menyelidikinya.
"Kalau kita temukan, akan pindah ke wajah penindakan, tanpa harus gembar gembor. Kan bekerja dalam ramai dan diam," imbuhnya.
Pertemuan itu berlangsung 30 menit. Presiden didampingi Mensesneg, Pratikno, dan Menko Maritim, Indroyono Soesilo. (one)
Baca Juga:
Mangkir dari Pemeriksaan, KPK Bakal Panggil Lagi Gus Muhdlor Pekan Depan
KPK berencana akan memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor pada pekan depan terkait dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai BPBD di Sidoarjo.
