Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan Presiden Joko Widodo, agar pembentukan Kantor Staf Kepresidenan yang dibentuknya melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, agar tidak berbenturan dengan konstitusi.
Kewenangan berlebih yang disematkan kepada 'unit super' yang kini didapuk kepada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, harus tetap di bawah kendali sehingga tidak melangkahi aturan undang-undang yang sebelumnya telah dimiliki oleh negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menko Luhut Berencana Kunjungi Reklamasi Pulau G
Baca Juga :
Jokowi Minta Luhut Bereskan Persoalan Reklamasi
Kewenangan berlebih yang disematkan kepada 'unit super' yang kini didapuk kepada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, harus tetap di bawah kendali sehingga tidak melangkahi aturan undang-undang yang sebelumnya telah dimiliki oleh negara.
Menurut Arief, dengan tugasnya yang sangat luas maka presiden dibantu oleh wakil dan menteri. Tak cuma itu, presiden pun juga diberi hak untuk membentuk lembaga negara guna pencapaian tujuan negara. Sehingga pengawasan terhadap pembantunya dapat lebih objektif dilakukan.
"Presiden kan punya tugas yang luas, makanya jika dimungkinkan dia bisa membentuk lembaga, baik lembaga pemerintah atau non pemerintah yang dapat membantunya," ujar Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Diponegoro ini, di kantor Mahkamah Konstitusi, Senin 16 Maret 2015.
Meski begitu, pembentukan itu tetap harus sesuai dengan konstitusi dan tidak boleh terjadi tumpang tindih antara tugas Wakil Presiden, menteri koordinator dan menteri lainnya. Atau dengan kata lain, lembaga ini hanya bersifat menopang para pembantu presiden.
Arief kemudian mencontohkan di dalam undang-undang Kementerian di mana telah diatur alur koordinasi mereka ada di tangan Menko.
"(Jadi) lembaga lain itu tidak boleh mengatasi kewenangan dan tugas Wapres, Menko dan Menteri. Bahkan walaupun lembaga tersebut dibentuk melalui Keppres," ujar Arief.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Arief, dengan tugasnya yang sangat luas maka presiden dibantu oleh wakil dan menteri. Tak cuma itu, presiden pun juga diberi hak untuk membentuk lembaga negara guna pencapaian tujuan negara. Sehingga pengawasan terhadap pembantunya dapat lebih objektif dilakukan.
