- Setkab.go.id
“Dengan tindakan itu, tidak terlalu salah bila ada petani yang merasa tertipu. Tindakan tersebut tentu melukai hati mereka,” kata Hermanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu 18 Maret 2015.
Menurutnya, bila traktor-traktor bantuan itu tidak diperuntukkan bagi kelompok tani yang hadir di lokasi seremoni, maka mustinya tidak dibawa ke lokasi seremoni.
"Tindakan itu, selain melukai hati petani, juga menghamburkan dana yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan. Kan membawa ratusan traktor ke lokasi seremoni dan menariknya kembali itu pasti mengeluarkan biaya,” tuturnya.
Ia berpendapat, hendaknya kala itu yang dibawa cukup sejumlah traktor yang diperuntukan bagi kelompok tani yang hadir. Lalu dilakukan penyerahan oleh Presiden kepada mereka.
Penyerahan itu menjadi simbol bagi penyerahan traktor oleh Presiden kepada kelompok-kelompok tani penerima bantuan di Jawa Timur. “Setelah diserahkan, adalah hak petani untuk membawa pulang traktor tersebut. Dengan demikian tidak ada yang merasa ditipu, tidak ada yang terluka hatinya dan tidak ada biaya untuk mengangkut kembali traktor ke gudang-gudang,” katanya.
Hermanto mengatakan, pemerintah dan DPR sebelumnya telah bersepakat mengalokasikan anggaran dalam APBN dan APBNP untuk pengadaan puluhan ribu traktor yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok tani di seluruh Indonesia dengan harapan petani Indonesia bisa meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan padi guna mensukseskan kebijakan swasembada pangan, khususnya beras.
“Saya berharap isu penarikan traktor ini tidak melemahkan semangat petani. Petani tetap semangat bekerja guna meningkatkan hasil panennya”, katanya.
“Segera realisasikan pembagian traktor guna memulihkan kepercayaan petani agar target swasembada beras tercapai tepat waktu,” katanya, menambahkan.
