Sumber :
- Mohammad Zumrotul Abidin/Surabaya
VIVA.co.id
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya tak mengubah rencana anggaran untuk pilkada kota itu pada Desember 2015. Anggaran pilkada mencapai Rp71 miliar. Angka itu dianggap relatif kecil dibandingkan jumlah pemilih di Surabaya yang mencapai 2,2 juta orang.
Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin, mengatakan bahwa anggaran Rp71 miliar terbilang kecil karena pemilih di Surabaya jumlahnya besar. Jika dibandingkan Kota Pasuruan dengan 100 ribu pemilih, anggaran Surabaya tergolong sedikit.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin, mengatakan bahwa anggaran Rp71 miliar terbilang kecil karena pemilih di Surabaya jumlahnya besar. Jika dibandingkan Kota Pasuruan dengan 100 ribu pemilih, anggaran Surabaya tergolong sedikit.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
"Jadi, jangan dilihat nominal uangnya saja, tapi juga jumlah pemilihnya. Di Pasuruan meski anggarannya hanya Rp15 miliar, pemilihnya cuma 100 ribu," katanya ditemui
VIVA.co.id
di Surabaya, Rabu, 18 Maret 2015.
Robi menguraikan, anggaran Rp71 miliar itu dibagi operasional per pemilih yang berjumlah 2,2 juta pemilih, maka ditemukan angka Rp33 ribu per orang.
"Sementara, di Kota Pasuruan, anggaran Rp 15 miliar jika diasumsikan dibagi 100 ribu orang, per orangnya mendapat Rp100 ribu," ujarnya.
Karena anggaran Rp71 miliar dinilai kecil, KPU harus memutar otak untuk mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Surabaya. Berdasarkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014, ada 5.015 TPS di Surabaya. Sedangkan dalam Pilkada Surabaya Desember 2015, jumlah TPS menyusut hingga 4.000 TPS.
Alasan strategis penyusutan TPS itu untuk mengurangi beban honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing TPS. Robi menjelaskan, masing-masing TPS memiliki seorang Ketua KPPS dan enam anggota KPPS. Mereka mendapatkan honor Rp400 ribu untuk Ketua KPPS dan Rp350 ribu untuk masing-masing anggpta KPPS. Beban itu akan berkurang dengan pengurangan jumlah TPS.
"Tapi kita tidak mengurangi jumlah pemilih di masing-masing TPS. Hanya meringkas TPS-nya," ujar dia. (ren)
Baca juga:
Halaman Selanjutnya
"Jadi, jangan dilihat nominal uangnya saja, tapi juga jumlah pemilihnya. Di Pasuruan meski anggarannya hanya Rp15 miliar, pemilihnya cuma 100 ribu," katanya ditemui
