- ANTARA/Yudhi Mahatma
Yasonna pun membantah kabar bahwa Harkristuti Harkrisnowo dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dipindah ke posisi sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM), karena mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
Menurut Yasonna, rotasi itu sesungguhnya telah direncanakan pada Desember 2014 dan surat tentang penggantian sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Rotasi dan pelantikan terlambat sekian bulan karena terkendala teknis aturan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
“Jadi tidak ada (terkait Golkar). Semua pejabat eselon I diganti," ujar Yasonna kepada wartawan saat menghadiri pelantikan pejabat eselon I di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat, 20 Maret 2015.
Soal Harkristuti, Yasonna mengatakan itu bagian dari upaya menempatkan pejabat eselon I ke posisi yang lebih baik. Harkristuti, katanya, lebih cocok menjabat Kepala BKSDM karena dia adalah profesor, dosen, dan akademisi hukum. “khusus saya tugaskan beliau pimpin SDM.”
Posisi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kini dibiarkan lowong sementara. Posisi itu akan dilakukan lelang jabatan tetap untuk sementara diisi seorang Pelaksana Tugas. “Nanti open bidding (pelelangan)," ujarnya.
Harkristuti pun menyangkal isu bahwa rotasi jabatan itu berkaitan dengan konflik internal Partai Golkar karena dia dianggap meloloskan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. "Ini memang rotasi eselon 1. Menteri menginginkan penyegaran," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Yasonna melantik enam pejabat eselon I dan eselon II di kementerian itu di Jakarta pada Jumat, 20 Maret 2015. Pelantikan berlangsung tertutup dan hanya diikuti undangan pejabat eselon I dan eselon 2.
Satu dari enam pejabat itu adalah Harkristuti Harkrisnowo. Dia digeser dari posisi semula Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ke Kepala BKSDM.
Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenkumham, Ferdinand Siagian, pelantikan yang digelar secara tertutup itu memang tak lazim.
"Acara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Hukum biasanya selalu terbuka untuk umum. Pelantikan kali ini dilakukan tertutup karena protapnya (prosedur dan ketetapan) begitu," ujar Ferdinand. (ren)
