Sumber :
- staztic.com
VIVA.co.id
- Pemerintah dinilai fobia atau ketakutan berlebihan pada Islam dalam kebijakan memblokir sejumlah laman atau situs. Alasan Pemerintah karena situs-situs itu memuat ajaran atau paham radikal seperti ideologi yang dianut kelompok militan ISIS pun dinilai tak berdasar karena parameternya belum jelas.
Sebagaimana diungkapkan Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ahmad Fatih, pemblokiran itu menunjukkan bahwa pemerintah fobia pada Islam dan istilah jihad. Fobia pada Islam karena media yang diblokir itu mengabarkan kemajuan Islam.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
ISIS Klaim Rampas Senjata Milik Tentara AS
Sebagaimana diungkapkan Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ahmad Fatih, pemblokiran itu menunjukkan bahwa pemerintah fobia pada Islam dan istilah jihad. Fobia pada Islam karena media yang diblokir itu mengabarkan kemajuan Islam.
“Sehingga kemajuan ini jelas tidak dikendaki oleh pemerintah saat ini yang terindikasi menjalankan kepentingan asing,” kata Ahmad Fatih melalui siaran pers yang diterima
VIVA.co.id
pada Rabu, 1 April 2015.
Fobia pada jihad, menurut Fatih, karena beberapa media yang diblokir mengabarkan perkembangan mujahidin di berbagai belahan dunia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) anti terhadap jihad. “Sehingga sangatlah wajar jika media yang memberitakan pergerakan jihad akan diblokir sesuai pesanan BNPT.”
Fatih berpendapat, kebijakan pemblokiran yang tanpa parameter jelas itu adalah upaya membiaskan ajaran Islam. Media-media daring (online) itu berusaha menjaga dan membentengi akidah umat Islam dari kesesatan dan penyimpangan.
“Tidak adil jika situs media Islam diblokir sedangkan situs media Syiah, Islam liberal, aliran dan paham sesat lain bebas berkeliaran dan meracuni akidah umat Islam,” ujar Fatih.
Serupa Masyumi
Fatih bahkan menyamakan pemblokiran itu dengan kebijakan pembredelan media Harian Abadi yang dikelola Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) di era orde lama. Pola-pola seperti itu, katanya, memang biasa dilakukan penguasa tiran.
Dia mengutip teori Robert W Hefner dalam buku yang ditulisnya Islam Pasar Keadilan bahwa pemblokiran itu merupakan bagian kampanye yang disengaja terhadap media Islam.
“Peran media Islam tidak hanya memberikan informasi aktual terkait perkembangan Islam, tempat untuk menuntut ilmu, namun juga bisa berperan sebagai alat penyeimbang pemerintahan dalam melakukan cross and balance,” katanya.
“Peran media Islam adalah sebagai media pemberi masukan atas kebijakan–kebijakan pemerintah yang keluar atau tidak sesuai dengan Islam dan kebijakan–kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat,” Fatih menambahkan.![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Sehingga kemajuan ini jelas tidak dikendaki oleh pemerintah saat ini yang terindikasi menjalankan kepentingan asing,” kata Ahmad Fatih melalui siaran pers yang diterima
