- D.A. Pitaloka/Malang
VIVA.co.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera memanggil para pejabat dari 14 daerah yang masih belum memiliki anggaran dana untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember 2015. Pemanggilan guna meminta keterangan perihal kesiapan daerah dalam menyiapkan dana pilkada.
"Kita segera keluarkan radiogram. Kita undang yang didugakan dan menurut informasi. Berdasarkan monitoring kita ada sekitar 14 daerah bukan 32 daerah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, Rabu 15 April 2015.
Terkait hal ini, Kemendagri kata Donny akan segera mengundang Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal ini para Sekretaris Daerah (Sekda). Dirinya akan meminta klarifikasi atas kesiapan mereka dalam menyiapkan anggaran Pilakda dan sampai dimana persiapannya.
Selain Sekda, yang sekaligus juga sebagai ketua TAPD, KPU juga akan mengundang KPUD dan Panwaslu daerah setempat. Tak ketinggalan KPU pusat dan Bawaslu Pusat.
Pemanggilan rencananya diagendakan pada Jumat pukul 08.30 Wib. Radiogram-nya sendiri akan dikeluarkan hari ini.
Donny menambahkan, menurut berita yang beredar memang ada 32 daerah tetapi setelah dimonitoring hanya tinggal 14 daerah yang mengalami kendala.
Ia menjelaskan, klarifikasi nantinya untuk melihat sampai dimana dan bagaimana proses penganggaran sudah dilakukan. Jika ada hambatan dan kendala, nanti bisa dijelaskan masalah tersebut pada saat pertemuan.
"Nanti terjadi proses dialogis. Nanti kita cluster, mana daerah yang betul-betul siap sebelum tanggal 19. Mana daerah yang dapat memberikan jaminan pilkada tidak akan terganggu. Artinya betul terlaksana secara tepat waktu," katanya.
Sementara itu, ditanya apakah sudah ada laporan dari daerah yang tidak mampu, Donny mengatakan tidak ada, kecuali Majene, yang sempat menyatakan meminta bantuan. Namun ia menuturkan bahwa secara aturan, Kemendagri tidak dapat memberikan bantuan karena wajib dibiayai dan atas beban APBD.
Oleh karenanya ia menyarankan Majene melakukan efisiensi anggaran. "Harus efisiensi dong. Masa untuk pilkada tidak tersedia sedangkan untuk yang lain tersedia. Kan belanja wajib," ujar Donny.
Sementara itu, terkait dengan 200 daerah yang sebelumnya diberitakan sudah memiliki anggaran, ia memastikan 200 daerah tersebut 100% sudah memiliki anggaran. Ia juga meyakini bahwa dalam satu bulan ini Pemda telah bekerja maksimal, tetapi memang masih ada pemberitaan di media yang mengatakan masih terdapat 32 daerah yang belum siap menganggarkan dana penyelenggaraan Pilkada.
Maka dia akan memonitoring secara intensif. "32 daerah tersebut jangan diartikan belum mengalokasikan dana Pilkada, namun masih dalam proses, jadi menurut saya hanya soal waktu saja, bukan soal tidak mau mengganggarkan," kata Donny. (ren)
![vivamore="Baca Juga :"]
