- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gagasan polisi parlemen yang membuat DPR mempunyai "Paspampres" sendiri menimbulkan pro kontra di kalangan anggota DPR. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung melalui akun twitternya secara gamblang menyatakan polisi parlemen adalah kebijakan aneh dan tidak pro konstituen.
Kicauannya pada pukul 08.58 WIB, Jumat 17 April 2015 diretweet followernya serta mendapat cuitan balasan dari pengguna twitter lainnya.
@pramonoanung: Gagasan Polisi Parlemen, gagasan yang tidak cerdas, hanya memikirkan diri sendiri, tidak bermanfaat bagi konstituennya #Aneh
Pembahasan desain dan konsep usulan untuk penyediaan Polisi Parlemen, masih terus bergulir. Gagasan berupa pengamanan melekat di kompleks parlemen, DPR, MPR dan DPD, ini akan melimpahkan pengamanan kepada polisi, tidak lagi di bawah Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Polisi Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit). Gagasan yang diperkirakan bakal menghabiskan ratusan milyar anggaran negara bakal mengerahkan 1.194 personel dibawah kendali jenderal polisi.
Konsep Polisi Parlemen juga akan dilengkapi fasilitas-fasilitas, mulai dari kantor, hingga mess atau asrama personel.
Dari draft dokumen Desain dan Konsep Usulan Parliamentary Police (Polisi Parlemen) disebutkan ada 28 poin sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sebut saja, satu unit kantor, tempat parkir, musala, hingga peralatan kantor lain.
Polisi Parlemen juga akan dibekali alat pemadam api ringan 60 buah, senpi (senjata api) pendek sebanyak 250 unit dan senpi panjang 100 unit.
Untuk mess atau barak, dialokasikan sebanyak 5 unit yang tempatnya tidak disebutkan.
Selain itu, para pimpinan di Polisi Parlemen ini juga akan diberi rumah dinas. Ada 130 rumah dinas yang direncanakan untuk dianggarkan. Termasuk golf car 7 unit, sepeda gunung 20 unit, dan berbagai peralatan lainnya dalam menjalankan tugas pengamanan.
Usul Polisi Parlemen Dipicu Aksi Kekerasan di DPR
Fadli Zon: Polisi Parlemen untuk Modernisasi
LSM: Polisi Parlemen Cuma Boroskan Anggaran
