Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Koalisi Masyarakat Sipil menolak pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Wakapolri maupun Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Koordinator Kontras, Haris Azhar, menilai Komjen Budi Gunawan sudah tidak pantas untuk dicalonkan menjadi pejabat di lembaga penegak hukum maupun keamanan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Koordinator Kontras, Haris Azhar, menilai Komjen Budi Gunawan sudah tidak pantas untuk dicalonkan menjadi pejabat di lembaga penegak hukum maupun keamanan.
Baca Juga :
Kompolnas Janji Pelototi Kinerja Budi Gunawan
"Kalau dia (Komjen BG) tahu ada penolakan dari masyarakat, seharusnya dia mundur. Walaupun setengah instansi Polri mendukung, tapi sudah ada kontroversi sebelumnya terhadap dia," ujar Haris di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 21 April 2015.
Menurut Haris, Komjen Budi Gunawan sedang mengejar jabatan. Hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama bagi Kepolisian.
"Sudah tidak jadi Kapolri, mau jadi Wakapolri, ini namanya mengejar jabatan. Bahaya bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga polisi, karena mereka dipimpin oleh seseorang dengan motif politik," tuturnya.
Selain itu, Haris menilai, jika Komjen Budi Gunawan menjabat Wakapolri, justru akan menjadi ancaman bagi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Sebab, kata Haris, Komjen Budi akan lebih leluasa memainkan perannya di tubuh Polri, ketimbang Badrodin Haiti.
"Ini merupakan ancaman bagi Kapolri," kata Haris.
Untuk itu, Kontras bersama Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari, Masyarakat Peradilan Indonesia (MAPI), Indonesia Legal Runtable (ILR), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK Indonesia), mengharapkan Presiden Jokowi tidak membuat kesalahan.
Mereka berharap, Jokowi tidak berkilah lagi dengan menyebut penetapan Wakapolri menjadi urusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri.
"Wanjakti dan Wanjakti Plus bisa merekomendasikan seseorang untuk posisi Wakapolri, tapi keputusannya ada di Jokowi sebagai Presiden," kata Haris.
Apabila Komjen Budi Gunawan lolos menjadi Wakapolri, Haris menduga, ada permainan buruk.
"Megawati dalam pertemuan di Solo sudah mengklarifikasi, bahwa beliau tidak minta BG jadi Kapolri. Jadi sekarang sudah semakin memojok, permainannya ada di dua orang, yaitu BG dan Jokowi. Kalau sampai diangkat, jelas semua yang main adalah Jokowi dan BG," ujar Haris.
Jika dugaan ini benar, maka Jokowi menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Terutama masa depan Polri.
"Untuk itu, harus konsisten untuk menolak BG menjadi Wakapolri, serta menolak juga jabatan yang lain yang ditujukan pada Komjen BG," kata Haris.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau dia (Komjen BG) tahu ada penolakan dari masyarakat, seharusnya dia mundur. Walaupun setengah instansi Polri mendukung, tapi sudah ada kontroversi sebelumnya terhadap dia," ujar Haris di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 21 April 2015.
