PPP Percaya Diri ke KIH dalam Pilkada Serentak

Ketua Umum PPP Romahurmuziy Datangi KPU
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak Desember mendatang. Salah satunya dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan DPP PPP ke semua daerah.

Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengatakan, juklak tersebut menjadi rujukan agar kader internal partai yang berencana maju sebagai calon kepala daerah memiliki syarat integritas dan elektabilitas.
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit


“Ini penting agar dia bersih dan juga menang,” ujar Romy usai membuka Musyawarah Wilayah ke-VII DPW PPP Jawa Timur dii Hotel Bumi, Surabaya, Kamis 23 April 2015.


Namun, Romy, sapaan Romahurmuziy, tak memungkiri jika tidak ada kader yang sesuai syarat integritas dan elektabilitas di satu daerah, dia mendorong agar DPD mencalonkan sumber daya manusia terbaik untuk diusung dengan berkoalisi.


“Kami akan bangun koalisi utamanya yang tergabung di KIH. Kecuali kalau ada kearifan lokal di sana, maka kami serahkan sepenuhnya pada daerah,” katanya.


Di Jawa Timur misalnya, PPP akan berkonsentrasi mencalonkan kadernya hanya di 5 daerah dari 19 pilkada. Selain itu, kata Romy, dia mendorong DPD untuk membangun koalisi dengan partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).


Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua DPD PPP Jawa Timur, Musyafak Nur, membenarkan jika pihaknya akan memajukan kadernya untuk posisi nomor satu atau nomor dua dalam pilkada di 5 daerah tersebut.


“Kami konsentrasi di Kabupaten Sumenep, Situbondo, Gresik, Banyuwangi dan Mojokerto. Yang lainnya, karena kursi di bawah lima maka (kami) akan membangun koalisi,” katanya.


Romahurmuziy optimistis tidak akan menemui kendala dalam pilkada serentak 9 Desember 2015. Dia mengklaim, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah final terkait polemik dualisme di tubuh partai berlambang Ka'bah itu.


“Bisa dilihat kami siap dalam garis komando satu kepemimpinan. Selain itu, KPU dalam rapat dengan Komisi III DPR tadi malam akan ikut peraturan normatif menkumham dan akan meminta fatwa Mahkamah Agung. Dalam undang-undangnya yang sah, ya, yang dari menkumham,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya