Sumber :
- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id
- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengklaim sebagai gubernur paling gaul se-Indonesia. Dia mengaku sengaja memanfaatkan teknologi informasi, seperti media sosial Twitter dan Facebook, untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Klaim itu, kata Ganjar, sudah diakui publik berdasarkan penghargaan sebagai kepala daerah yang paling aktif memanfaatkan teknologi dalam komunikasi kepada rakyat.
Ganjar juga menyebut kepala daerah lain yang aktif memanfaatkan teknolgi adalah Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Jawa Barat. Tetapi Ridwan ialah Wali Kota, sedangkan dia merupakan Gubernur, yang setingkat lebih tinggi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Klaim itu, kata Ganjar, sudah diakui publik berdasarkan penghargaan sebagai kepala daerah yang paling aktif memanfaatkan teknologi dalam komunikasi kepada rakyat.
Baca Juga :
Ganjar Kirim 17 Kepala Daerah ke KPK
Ganjar juga menyebut kepala daerah lain yang aktif memanfaatkan teknolgi adalah Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Jawa Barat. Tetapi Ridwan ialah Wali Kota, sedangkan dia merupakan Gubernur, yang setingkat lebih tinggi.
Dia menjelaskan alasannya menggunakan media sosial. Selain untuk menjaring aspirasi masyarakat, juga untuk menghapus anggapan bahwa pemimpin berjarak dengan rakyat, antikritik, dan hanya melayani kepentingan elite.
"Saya memiliki paradigma berpikir politik yang beda. Saya gunakan teknologi, pegangnya gadget (perangkat teknologi informasi). Saya ini gubernur gaul. Saya bukan gubernur yang tidak bisa disentuh," kata dia kepada wartawan dalam kunjungan kerja di di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis malam, 23 April 2015.
Melalui media sosial Twitter, misalnya, masyarakat bahkan bisa menyampaikan langsung kritik, saran, dan masukan kepada Ganjar. Masukan itu langsung ditindaklanjutnya kepada pemerintah kabupaten/kota atau dinas terkait.
"Mana ada Gubernur yang mengajak diskusi mahasiswa di kantin kampus seperti ini. Saya ingin mencoba dekat dengan masyarakat dan mahasiswa," katanya, yang kala itu berdiskusi dengan mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Meski begitu, Ganjar mengakui bahwa pendekatan komunikasi politiknya bukan tanpa hambatan. Sebagian kalangan
bahkan
mengkritik dan mencemooh Ganjar. "Dulu saya di-
bully
habis-habisan. Katanya, gubernur
kok
mengurusi jalan rusak.
Lho
, memang begitu kerjanya yang kecil-kecil. Saya ingin ubah paradigma orang bahwa itu tugas gubernur," ujarnya.
Ganjar meminta para mahasiswa mencari data tiap menyikapi persoalan di Jawa Tengah, misalnya, masalah pembangunan infrastruktur serta kajian menyeluruh tentang polemik di masyarakat, seperti pembangunan pabrik Semen, dan sebagainya.
Asuransi pertanian
Dalam kesempatan berdiskusi langsung dengan mahasiswa itu, tercetus gagasan tentang asuransi pertanian yang dinilai penting di Jawa Tengah. "Saya usulkan asuransi pertanian sehingga petani tidak rugi kalau panen gagal," kata Eko Pujianto, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNS.
Menanggapi usulan itu, Ganjar mengajak mahasiswa untuk membahasnya lebih jauh. Menurutnya, hambatan adanya asuransi pertanian karena belum ada perusahaan asuransi yang mampu mendukung. "Mereka masih keberatan, terutama menjamin batas bawah harga gabah.”
Topik lain yang dibahas adalah polemik pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Mahasiswa menyajikan data dan regulasi yang pada intinya adalah pegunungan karst di Rembang masuk kawasan lindung sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Mahasiswa berpendapat, hal itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan, dan abainya Ganjar pada masyarakat Samin.
Ganjar menjawab dengan mengajak mahasiswa menggunakan pendekatan ilmiah. Ia meminta mereka datang ke pabrik PT Semen Indonesia untuk mengetahui mekanisme penambangan karst yang akan diaplikasikan di Rembang.
"Jika sudah tahu metodenya, baru diuji secara ilmiah. Apakah cara PT SI itu salah dan merusak lingkungan. Saya bisa bantu kalau kalian mau ke sana," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menjelaskan alasannya menggunakan media sosial. Selain untuk menjaring aspirasi masyarakat, juga untuk menghapus anggapan bahwa pemimpin berjarak dengan rakyat, antikritik, dan hanya melayani kepentingan elite.
