- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Sekitar satu juta buruh akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh pada 1 Mei 2015 mendatang. Peringatan hari yang akrab disebut May Day itu akan menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-JK.
Aksi May Day kali ini bertemakan "Akhiri Keserakahan Korporasi dan Wujudkan Negara Kesejahteraan". Aksi akan dimulai dengan long march mulai dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara.
Khusus untuk massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia(KSPI), dengan jumlah hampir 100 ribu buruh, nantinya pada pukul 13.00 WIB, setelah dari Istana Negara, akan bergerak menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, untuk merayakan May Day Fiesta hingga pukul 17.00 WIB.
Sekjen KSPI, Muhammad Rusdi, mengatakan bahwa dasar ke-10 tuntutan buruh itu sangat jelas. Karena dia menilai selamanya buruh dan rakyat tidak akan hidup sejahtera akibat rakusnya para penguasa.
"Selama ini KSPI menilai selama perusahaan besar atau korporasi besar tidak mau sharing profit secara fair dalam bentuk upah layak, jaminan sosial dan pajak untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan serta menanggulangi kemiskinan rakyat Indonesia, maka selamanya buruh dan rakyat tidak akan sejahtera akibat rakusnya para pengusaha tersebut," kata Rusdi dalam konferensi pers KSPI di hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 29 April 2015.
Selain itu, Rusdi mengatakan nantinya aksi May Day juga akan serentak dilakukan di berbagai kota. Bukan hanya akan dilakukan di Ibukota.
"Selain di Jakarta, aksi May Day juga akan dilakukan di kota lain. Dengan mulai dari Aceh, Sumut, Kepri, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulsel, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Papua dan daerah lainnya," tambahnya.
Untuk aksi di daerah, massa buruh akan melakukan aksi May Day di daerah masing-masing menuju pusat pemerintahan daerah, seperti kantor Gubernur, Walikota, dan Bupati masing-masing daerah.
Berikut 10 tuntutan buruh yang akan disampaikan pada peringatan Hari Buruh, Jumat, 1 Mei 2015 mendatang:
Pertama, tolak titik upah murah dengan menuntut kenaikan UMP/K sebesar 32 persen.
Kedua, mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun buruh wajib pada awal Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60 persen hingga 75 persen dari gaji terakhir (seperti PNS).
Ketiga, mendesak pemerintah menambah anggaran Jamkes Rp30 T dari APBN.
Keempat, mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja Outsourcing khususnya di BUMN.
Kelima, menolak kenaikan harga BBM, elpiji, TDL sesuai harga pasar.
Keenam, mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok.
Ketujuh, End Coorporate Greed.
Kedelapan, mendesak untuk mencabut aturan tentang objek vital dan stop tindakan union busting dan kekerasan terhadap aktivis buruh.
Kesembilan, angkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa tes lagi.
Kesepuluh, sahkan RUU PRT, revisi UU perlindungan TKI dan revisi total UU PPHI. (one)
