Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Pendapatan Sektor Kelautan kurun lima tahun terakhir sangat minim. Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tersebut hanya sebesar rata rata 0,3 persen per tahun.
"Kontribusi PNBP dari sektor perikanan dalam kurun lima tahun terakhir hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional," ujar Plt Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Prabowo di gedung Bhakti Praja, Semarang, Selasa 19 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kontribusi PNBP dari sektor perikanan dalam kurun lima tahun terakhir hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional," ujar Plt Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Prabowo di gedung Bhakti Praja, Semarang, Selasa 19 Mei 2015.
Nilai produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp77 triliun, Rp72 triliun, dan Rp64,5 triliun. Namun, PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut seperti terdata di atas. Pada 2013, 2012, dan 2011, PNBP sumberdaya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp229 miliar; 0,3 persen (Rp215 miliar), dan 0,29 persen (Rp183 miliar).
Sementara, berdasarkan data umum perpajakan pemilik kapal per Januari 2015 dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pemilik kapal yang telah memperoleh izin mencapai 1.836. Tetapi, dari jumlah itu, pemilik kapal yang telah memperoleh izin, hanya 1.204 yang memiliki NPWP. Sisanya, 632 pemilik kapal, belum teridentifikasi NPWPnya.
Johan mengatakan, hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, Seperti; ukuran panjang, lebar dan dalam kapal, jenis, nomor dan kekuatan mesin.
“Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya, atau melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama.”
KPK Sentil 4 Gubernur yang Bolos
Dalam rapat bersama "Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia" itu KPK juga menyentil ketidakhadiran empat Gubernur. Mereka yang absen antara lain; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Bawono X.
"Harusnya bisa serius, tapi banyak (kepala daerah) yang tidak hadir, padahal hal ini sangat penting," ujar Johan Budi.
Tak memungkiri rasa kecewanya, Johan Budi juga menyentil ketidakseriusan pemimpin daerah yang kerap memaknai acara tersebut sebagai acara seremonial belaka.
"Bahkan Bapak Presiden berpesan kegiatan ini tidak hanya seremonial, jangan sekadar seremonial dengar ceramah setelah pulang hilang semua, kita harus serius."
Dalam rapat bersama itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diwakili Wagub Heru Sudjatmoko, Gubernur Jawa Barat diwakili Wagub Deddy Mizwar, Gubernur Jawa Timur Soekarwo diwakili pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat yang bernama Fathur Rozaq, sedangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Bawono X diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Didik Purwadi.
Baik KPK maupun wakil dari empat Provinsi di Pulau Jawa memaparkan empat fokus rencana aksi. Di antaranya, penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, serta pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Nilai produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp77 triliun, Rp72 triliun, dan Rp64,5 triliun. Namun, PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut seperti terdata di atas. Pada 2013, 2012, dan 2011, PNBP sumberdaya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp229 miliar; 0,3 persen (Rp215 miliar), dan 0,29 persen (Rp183 miliar).
