Jokowi Jangan 'Cengengesan' Merespons Tuntutan Mahasiswa

VIVA.co.id - Ribuan mahasiswa dari sejumlah elemen akan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Rabu, 20 Mei 2015. Unjuk rasa akan dipusatkan di Istana Negara.

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai kota di Indonesia. Mahasiswa menilai, kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih jauh dari yang diharapkan rakyat. Ini karena  ketidakmampuan Jokowi dalam memimpin dan mengelola pemerintahan.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB.) Adhie M Massardi mengatakan, aksi yang digelar mahasiswa hari ini dan besok sifatnya masih pemanasan. Tema aksi belum memasuki substansi yang dirasakan masyarakat, yaitu 'tiadanya kepemimpinan' dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini.

Namun, kita tetap harus menghormati dan merespons positif tumbuhnya kesadaran moral intelektual di kalangan mahasiswa di kampus-kampus terhadap kondisi bangsa dan negaranya yang kian rapuh.

"Kami akan menjadi saksi bangkitnya kesadaran moral intelektual mahasiswa di kampus-kampus yang selama satu dekade ini tergerus pragmatisme politik para seniornya yang menjijikkan," ujarnya.

Adhie mengaku tak risau tentang tema yang diusung dalam aksi mahasiswa ini. Dia percaya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, dunia kampus akan menyadari betapa rapuhnya sistem ketatanegaraan Indonesia akibat dekadensi moral (demoralisasi) yang mewabah di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, parpol dan juga dunia kampus.

"Gelombang aksi akan membesar apabila pemerintahan Joko Widodo merespons tuntutan mahasiswa dalam aksi pemanasan ini dengan ‘cengengesan’ seperti biasa. Apalagi kalau dalam reshuffle mendatang tetap memakai orang-orang dengan kualitas KW-2 dan KW-3 seperti sekarang," ujarnya.

Sementara, aktivis mahasiswa dari Poros Salemba menyatakan, setelah tujuh bulan berlalu, pemerintahan yang dinahkodai Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih menimbulkan gejolak sosial.

Ada lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi mahasiswa.

1. Penegakan hukum di era Jokowi & JK mudah diobok-obok kepentingan kelompok elite partai politik, mudah diintervensi negara asing, diskriminasi penyikapan kasus yang dialami rakyat miskin degan elite politik serta bandar narkoba. Hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah..

2. Ketimpangan sosial (kemiskinan) meningkat akibat kebijakan menaikkan harga BBM, sembako dan biaya transportasi publik. Investasi asing di sektor migas dan infrastuktur dibiarkan lepas dengan lemahnya kendali pemerintah. Keadilan sosial diabaikan, rakyat belum menikmati kekayaan yang dimiliki tanah, air dan udara negara Indonesia ini. nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin melemah, sehingga daya beli masyarakat menjadi lemah.

3. Konflik di kalangan elite partai dan antarlembaga negara (Pemerintah-DPR) mempengaruhi situasi masyarakat di daerah-daerah, tidak solidnya pemerintah menangani kebijakan-kebijakan baru Presiden.

4. Keadilan sosial bagi rakyat miskin untuk mengakses pendidikan wajib belajar 12 tahun semakin dipersulit dengan tidak adanya dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah (pusat & daerah), tidak adanya jaminan "political will" di era pemerintahan Joko Widodo & JK dengan kabinet kerjanya.

5. Jaminan menjaga moral masyarakat tidak diperhitungkan oleh pemerintah Kabinet Kerja, prostitusi/pelacuran semakin berkembang, mulai pelacuran di kalangan anak sekolah, mahasiswa, janda, artis, masyarakat umum. Pelacuran online, terselubung dan terbuka diabaikan begitu saja.

(mus)

Halaman Selanjutnya

Sementara, aktivis mahasiswa dari Poros Salemba menyatakan, setelah tujuh bulan berlalu, pemerintahan yang dinahkodai Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih menimbulkan gejolak sosial. Ada lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi mahasiswa.1. Penegakan hukum di era Jokowi & JK mudah diobok-obok kepentingan kelompok elite partai politik, mudah diintervensi negara asing, diskriminasi penyikapan kasus yang dialami rakyat miskin degan elite politik serta bandar narkoba. Hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.. 2. Ketimpangan sosial (kemiskinan) meningkat akibat kebijakan menaikkan harga BBM, sembako dan biaya transportasi publik. Investasi asing di sektor migas dan infrastuktur dibiarkan lepas dengan lemahnya kendali pemerintah. Keadilan sosial diabaikan, rakyat belum menikmati kekayaan yang dimiliki tanah, air dan udara negara Indonesia ini. nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin melemah, sehingga daya beli masyarakat menjadi lemah. 3. Konflik di kalangan elite partai dan antarlembaga negara (Pemerintah-DPR) mempengaruhi situasi masyarakat di daerah-daerah, tidak solidnya pemerintah menangani kebijakan-kebijakan baru Presiden.