- Puspen TNI.
VIVA.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang kembali menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing.
Ia mengatakan, kebijakan Menteri Susi itu tidak tepat dan terkesan arogan dan bodoh. "Saya tidak setuju dengan aksi bom 41 kapal nelayan karena implikasi terhadap marine pollution sangat besar," kata Bambang dalam siaran persnya, Kamis, 21 Mei 2015.
Merujuk pada peraturan International Marine Organization (IMO), masyarakat dilarang membuang sampah nonorganik ke laut seperti dengan membom kapal atau benda nonorganik sehingga terbuang ke laut. "Kapal-kapal ini dibom tidak lebih dari 1 mile dari pantai. Padahal berdasarkan peraturan IMO yang ada harusnya dibuang minimal dijarak 36 mile dari pantai," ujar politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan.
Menurut Bambang, solusi untuk menindaklanjuti kapal ilegal ini adalah dengan memanggil dubes dari negara terkait serta meminta pertanggungjawaban mereka. Apalagi, dia mencatat kapal-kapal yang dibom itu bukan kapal-kapal yang ditangkap pada masa Presiden Jokowi melainkan saat Presiden SBY memerintah.
"Di sini sudah sangat terlihat bahwa tindakan ini hanya pencitraan saja."
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali menenggelamkan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Total, sudah 41 kapal yang ditenggelamkan di berbagai daerah di Indonesia.
(mus)
Skema Asuransi untuk Satu Juta Nelayan
"Total asuransi yang akan diberikan senilai Rp175 miliar."
