Sumber :
- VIVA.co.id/Zulkarnaini Muchtar
VIVA.co.id
- Pemerintah Indonesia telah melaksanakan komunikasi bilateral dengan Myanmar. Pertemuan yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menlu Myanmar Wunna Maung Lwin di Naw Pyi Taw, Kamis 21 Mei 2015, didapat sejumlah kesepakatan.
Beberapa poin negosiasi antara Myanmar dan Indonesia dirumuskan, tak lepas dari banyaknya warga negara Myanmar yang jadi pengungsi dan terdampar di Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menkumham: Indonesia Kewalahan Hadapi Imigran
Baca Juga :
Kapal Terbalik, Lima Migran Tenggelam di Yunani
Beberapa poin negosiasi antara Myanmar dan Indonesia dirumuskan, tak lepas dari banyaknya warga negara Myanmar yang jadi pengungsi dan terdampar di Indonesia.
"Pemerintah Myanmar akan segera memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk segera melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat penampungan sementara para irregular migrants yang saat ini berada di Aceh," tulis Kementerian Luar Negeri seperti dikutip Sabtu 23 Mei 2015.
Tak cuma itu, pada bidang reformasi dan demokratisasi, Indonesia berjanji mendukung upaya Myanmar untuk mempercepat proses reformasi dan demokratisasi serta menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kapasitas dan kerjasama termasuk menjelang pelaksanaan pemilu Myanmar mendatang.
Sementara di bidang kerja sama ekonomi, kedua Menlu sepakat untuk meningkatkan upaya guna mencapai target perdagangan sebesar US$1 miliar pada tahun 2016.
"Indonesia juga menawarkan kerja sama perdagangan untuk memenuhi kebutuhan Myanmar seperti kelapa sawit, pupuk dan alat-alat pertanian."
Sedangkan di bidang kekonsuleran, pemerintah Indonesia meminta kerjasama yang baik dari pemerintah Myanmar terkait ditahannya 55 orang nelayan Indonesia yang kini masih berada di Yangon.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pemerintah Myanmar akan segera memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk segera melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat penampungan sementara para irregular migrants yang saat ini berada di Aceh," tulis Kementerian Luar Negeri seperti dikutip Sabtu 23 Mei 2015.
