Sumber :
- VIVA.co.id / Syaefullah
VIVA.co.id
- Tersangka kasus
payment gateway
Denny Indrayana telah menjalani pemeriksaan yang keempat kalinya di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Selasa, 26 Mei 2015.
Kali ini, guru besar Universitas Gadjah Mada itu telah menjalani pemeriksaan delapan jam oleh penyidik Bareskrim. Keluar dari gedung Bareskrim sekitar 21.30 didampingi dengan kuasa hukumnya. Denny menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan tambahan dari sebelumnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Berkas Perkara Denny Indrayana Belum Lengkap
Kali ini, guru besar Universitas Gadjah Mada itu telah menjalani pemeriksaan delapan jam oleh penyidik Bareskrim. Keluar dari gedung Bareskrim sekitar 21.30 didampingi dengan kuasa hukumnya. Denny menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan tambahan dari sebelumnya.
Sementara kuasa Hukum Denny Indrayana, Heru Widodo, mengatakan, kliennya telah menjalani pemeriksaan keterangan kepada penyidik terkait program pembuatan paspor secara online di Kementerian Hukum dan Ham pada tahun 2014.
"Kami sudah memberikan keterangan 43 pertanyaan. Mulai pertanyaan kesehatan, dan pertanyaan tadi seputar tiga pemeriksaan selanjutnya," tutur Heru.
Kemudian, Denny menambahkan, akan menjalani pemeriksaan satu kali lagi menyoal Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Tadi koordinasi dengan penyidik, kemungkinan pemeriksaan satu kali lagi terkait LHKPN," kata Heru.
Pasalnya, Denny telah melaporkan hasil kekayaan kepada Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) selama empat kali, sewaktu dirinya menjabat sebgai staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah menjabat sebgai staf khusus, pada saat diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan setelah menjabat sebagai Wamenkumham.
Diketahui sebelumnya, polisi telah menetapkan tersangka Denny sebagai tersangka, dan dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHO tentang pelahgunaan wewenang.
Penyidik menemukan ada kerugian negara hingga Rp32 miliar dalam kasus ini. Dan polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem
Payment Gateway.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara kuasa Hukum Denny Indrayana, Heru Widodo, mengatakan, kliennya telah menjalani pemeriksaan keterangan kepada penyidik terkait program pembuatan paspor secara online di Kementerian Hukum dan Ham pada tahun 2014.
