Sumber :
- Foe Peace/ Jakarta
VIVA.co.id
- Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Se-Indonesia (APDESI) menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Rabu 27 Mei 2015.
"Kami datang dengan 202 bus. Sekarang ini ada sekitar 500 orang, dan akan terus bertambah kira-kira 10 ribu orang yang akan datang," kata Sumiyati, selaku pengurus DPD APDESI Jawa Tengah, di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa
"Kami datang dengan 202 bus. Sekarang ini ada sekitar 500 orang, dan akan terus bertambah kira-kira 10 ribu orang yang akan datang," kata Sumiyati, selaku pengurus DPD APDESI Jawa Tengah, di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Menurut Sumiyati, anggota APDESI mulai berdatangan sejak Rabu dini hari. Mereka semua berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta yang merupakan titik kumpul sebelum menggelar unjuk rasa.
Dari pantauan
VIVA.co.id
, terlihat pihak APDESI melakukan unjuk rasa dengan menggunakan seragam dari daerah mereka masing-masing. Massa APDESI menutup laju kendaraan yang melewati depan Istana Negara sehingga terjadi kemacetan panjang.
Dalam unjuk rasa ini, ada tiga tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintahan Jokowo-JK. Mereka mengharapkan tuntutan dapat dipenuhi. Mereka menuntut percepatan revisi PP 43 Pasal 81 dan 100, terkait dengan kewenangan hak asal usul, yaitu mengerucutnya pengelolaan tanah bengkok (tanah desa).
Kedua, menuntut percepatan turunnya dana desa dan ketiga, menuntut Presiden Jokowi melaksanakan nawacita. Salah satunya di dalam nawacita itu membangun dari desa.
"Namun nyatanya tidak ada bukti membangun dari desa," kata Widodo Sunu korlap 2 APDESI Jawa Tengah, di depan Istana Negara.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Sumiyati, anggota APDESI mulai berdatangan sejak Rabu dini hari. Mereka semua berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta yang merupakan titik kumpul sebelum menggelar unjuk rasa.
