Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id
- Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, memastikan motif penyebaran isu kasus beras plastik bukan merupakan motif ekonomi. Apalagi, harga untuk membuat beras plastik lebih mahal dari beras biasa.
Saat mengujungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, bersama Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparringa, Kapolri Badrodin Haiti yakin tidak ada motif ekonomi terkait isu ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ingat Heboh Beras Plastik, Ini Update Kasusnya
Baca Juga :
Awas! Beras Palsu Dijual di Supermarket
Saat mengujungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, bersama Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparringa, Kapolri Badrodin Haiti yakin tidak ada motif ekonomi terkait isu ini.
"Tidak mungkin motifnya untuk ekonomi," katanya.
Namun, Badrodin tidak bersedia menyebutkan secara rinci apa sebenarnya motif dari penyebaran isu kasus beras plastik ini. Bila itu terkait dengan persaingan usaha, Polri akan melakukan tindakan, karena itu sudah masuk ranah pidana.
"Kalau motifnya untuk persaingan usaha dan meresahkan masyarakat, itu merupakan tindak pidana," katanya.
Sebelumnya, Badrodin meyakinkan bahwa tidak ada beras plastik seperti yang ramai diberitakan di media massa. Dia menjelaskan, sample beras yang digunakan untuk uji laboratorium adalah sample yang digunakan oleh Sucofindo.
Hasil ujinya pun dilakukan di lima laboratorium, yaitu laboratorium forensik Polri, laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), hasil uji laboratorium dari Kementerian Perdagangan, laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, dan pusat penelitian dan teknologi (Puspitek) di Serpong.
"Semuanya adalah negatif pada sample beras yang diuji. Kesimpulannya, tidak ada unsur plastik pada sample beras. Saya berharap, masyarakat tidak resah dan tetap beraktivitas sebagaimana biasa," katanya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tidak mungkin motifnya untuk ekonomi," katanya.
