- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Panglima TNI Jenderal Moeldoko tak lama lagi akan memasuki masa pensiun dan segera digantikan.
Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM) Imparsial menilai, pergantian itu memiliki makna penting, bukan hanya untuk TNI tapi juga bagi publik. Pasalnya, Panglima TNI baru akan menentukan wajah TNI ke depan.
"Pergantian ini bukan semata-mata sebagai pergantian sosok, melainkan juga harus dibarengi oleh kerangka untuk mendorong munculnya sosok Panglima TNI yang bisa mendorong TNI semakin profesional ke depan," kata Direktur Program Imparsial, Al Araf, di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2015.
Imparsial meminta, Presiden Joko Widodo memperhatikan sejumlah prasyarat yang objektif terkait pengangkatan calon Panglima TNI. Prasyarat tersebut di antaranya, harus memiliki komitmen terhadap HAM dan tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
Selain itu, sosok yang akan diusung menjadi panglima juga harus memiliki komitmen terhadap kehidupan politik dan demokrasi serta mendukung agenda penuntasan reformasi TNI. Panglima baru juga harus tunduk pada aturan hukum dan tunduk pada otoritas sipil.
"Prasyarat tersebut tidak hanya didasarkan pada jenjang kepangkatan
dan karir semata."
(mus)