Sumber :
- Banjir Ambarita/Papua
VIVA.co.id -
Anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani, meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah separatisme di Papua. Menurut dia, langkah Presiden Joko Widodo yang sudah bolak-balik ke Papua belum optimal.
"Problemnya kedatangan Presiden ke Papua tidak mendapat sambutan yang baik. Sepertinya ada masalah janji yang belum selesai," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin 1 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Eks OPM Minta Amnesti, Menkopolhukam Pikir-pikir
Baca Juga :
Polri Pegang Identitas Penyerang Polsek Sinak
"Problemnya kedatangan Presiden ke Papua tidak mendapat sambutan yang baik. Sepertinya ada masalah janji yang belum selesai," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin 1 Mei 2015.
Baca Juga :
'Keukeuh' Ingin Merdeka, OPM Menolak Dialog
Selain itu, Muzani melihat langkah penyelesaian separatisme di Papua masih setengah-setengah. Terbukti, masih ada kelompok yang menebar ancaman ke pemerintah Indonesia.
"Perundingan yang dicoba masih belum menyeluruh," katanya lagi.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu meminta pemerintah menjawab atau bersikap terhadap tantangan terbuka Organisasi Papua Merdeka. Namun, jawaban atau sikap itu bukan melayani perang terbuka seperti apa yang disampaikan OPM.
"Harus dibuka dialog menyeluruh dengan OPM. Ini harus dilakukan," ujarnya.
Muzani berpendapat, Papua harus tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merah Putih juga harus tetap berkibar di Papua. "Pemerintah harus segera menyelesaikannya," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, Muzani melihat langkah penyelesaian separatisme di Papua masih setengah-setengah. Terbukti, masih ada kelompok yang menebar ancaman ke pemerintah Indonesia.
